Oleh: opiniperikanan | Oktober 26, 2010

INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG DAN JASA

INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG DAN JASA

Oleh: Arif Sujoko*)

 

Dalam sebagian kasus pengadaan barang/ jasa, masih terdapat pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang sama – sama instansi pemerintah secara kontraktual bukan swakelola yang memang diijinkan dengan beberapa ketentuan.

Terlepas banyaknya kasus – kasus kongkalikong dan pengadaan fiktif yang seringkali diduga terjadi dalam proses pengadaan barang/ jasa, tulisan ini bermaksud memberikan telaah mengenai kebolehan suatu instansi pemerintah menjadi penyedia barang/ jasa secara swakelola.

Contoh yang paling sering terjadi adalah pengujian laboratorium. Anggap saja semua hal dalam bidang keuangan berjalan sesuai aturan, artinya bahwa instansi pemilik kegiatan menunjuk secara kontraktual kepada instansi lain untuk melakukan pengujian laboratorium, selanjutnya setelah pengujian selesai dilakukan, instansi pemilik kegiatan memberikan pembayaran sesuai tarif (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP dan oleh instansi penerima langsung disetorkan ke kas negara sebagaimana ketentuan PNBP. Melalui praktik seperti itu, belum tentu proses pengadaan barang/ jasa yang dalam hal ini pengujian laboratorium tidak berpotensi menabrak Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah mengalami berbagai perubahan mencakup Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Sedikitnya ada dua ketentuan yang diselisihi oleh praktik di atas. Pertama, Pasal 1 ayat 1, ”Pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/ jasa”

Pada bagian penjelasan, swakelola dijelaskan lebih lanjut yang salah satu isinya adalah instansi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran. Hal ini bisa dipahami bahwa keterlibatan instansi pemerintah hanyalah untuk swakelola bukan sebagai penyedia barang/ jasa (kontraktual), mengingat pada ayat 3 dijelaskan bahwa penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa. Sehingga instansi pemerintah tidak tercakup dalam klausa ”badan usaha dan orang perseorangan” (Lihat juga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Pasal 1: 12, 20)

Kedua, Pasal 4, menjelaskan kebijakan umum yang salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam hal perpajakan, keterlibatan instansi pemerintah sebagai penyedia barang/ jasa sama sekali tidak meningkatkan penerimaan pajak, tetapi yang meningkat adalah PNBP.

Sekilas mungkin akan ada yang berpendapat bahwa kedua macam penerimaan ini adalah sama saja yaitu sama – sama meningkatkan pendapatan negara. Tetapi, dari sisi pembangunan ekonomi yang perlu dicermati adalah bahwa belanja pemerintah merupakan faktor ekspansif dalam perekonomian yaitu memompakan daya beli kepada masyarakat (secara langsung kepada penyedia barang dan jasa) serta menimbulkan multiplier effect termasuk pembayaran pajak baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai

Adapun belanja pemerintah kepada instansi lain, tidak memiliki dampak menggairahkan ekonomi, karena hanya keluar dari kas negara melalui belanja barang/ jasa dan pada waktu bersamaan langsung masuk ke kas negara melalui PNBP. Ibaratnya keluar dari saku kiri, untuk dipindahkan ke saku kanan.

Memperhatikan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu instansi pemerintah tidak boleh menjadi penyedia barang/ jasa (kontraktual) bagi instansi pemerintah lain sehingga apabila bersikeras melibatkan instansi pemerintah tersebut maka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ini harus dilaksanakan secara swakelola.

Dengan analisis ini, tentu kita bisa mengukur kesalahan yang lebih besar dari praktik menggunakan koperasi instansi pemerintah tertentu sebagai penyedia barang/ jasa padahal yang mengerjakannya adalah instansi pemerintah itu sendiri.

Bagaimana pendapat Anda?

 

*) Penulis adalah Sekretaris Koral APS Korwil I

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 340 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: