Oleh: opiniperikanan | Oktober 6, 2010

MINAPOLITAN DALAM TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN

MINAPOLITAN DALAM TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh: Arif Sujoko *)

Sejauh ini hampir semua program pembangunan kelautan dan perikanan terkurung dalam kotak unit eselon satu masing – masing, tetapi hal ini tidak terjadi dalam Program Nasional Minapolitan. Program pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah ini begitu penting sehingga harus digarap bersama oleh semua unit eselon satu di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahkan tidak hanya itu, dalam lingkup yang lebih luas, program yang salah satu tujuan utamanya untuk meningkatkan produksi perikanan ini mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.

Dari keseriusan KKP mengelola program ini barangkali banyak penilaian yang memastikan kemanfaatan ekonomi yang terbesar akan tercapai, baik untuk pembudidaya dan masyarakat umum, maupun dari sisi efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah. Namun, ada juga kritik dari anggota DPR yang menyangsikan program minapolitan sebagaimana diberitakan Kompas 4 September 2010.

Memang, terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan minapolitan, mengingat setiap kebijakan pembangunan memiliki time lag sebelum dampaknya benar – benar dirasakan. Yang lebih tepat adalah mengintrospeksi kembali, apakah minapolitan ini sudah berada pada jalur pembangunan ekonomi yang benar atau malah sebaliknya?

Dalam bingkai ekonomi pembangunan, minapolitan sedikitnya dihadapkan pada tiga aspek medasar, yaitu penentuan target produksi antara memaksimalkan potensi seluruh sumber daya atau memaksimalkan manfaat ekonomi, keterlibatan pemerintah dalam demokrasi ekonomi, dan penentuan prioritas penggunaan anggaran.

Target Produksi

Penetapan target produksi budidaya tidak bisa lagi hanya didasarkan pada potensi lahan dan kualitas air yang bagus, tidak juga pertimbangan ketersediaan sarana dan prasarana produksi saja, tetapi yang cukup mendesak untuk dipikirkan adalah seberapa besar produksi budidaya tersebut dapat terserap pasar lokal, domestik, maupun ekspor dan bagaimana elastisitas harganya.

Karena itu, target produksi harus mencerminkan volume produksi yang dapat mendatangkan pendapatan maksimal bagi pembudidaya. Sebaliknya produksi maksimal akan percuma, apabila ikan yang dihasilkan tidak mampu terserap oleh pasar sehingga dengan produksi yang tinggi justru terjadi penurunan pendapatan.

Kasus patin Jambi, sebagaimana diberitakan Kompas 17 Februari 2010, hendaknya menjadi pelajaran penting dimana nafsu menggenjot produksi tidak selamanya berarti membangun ekonomi, kalau tidak dibarengi dengan perhitungan kemampuan penyerapan pasar domestik maupun luar negeri.

Demokrasi Ekonomi dan Limited State Intervention

Dalam konsep Revolusi Biru dan Program Nasional Minapolitan, disebutkan bahwa asas minapolitan diantaranya adalah demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan prorakyat dan limited state intervention dalam pemberdayaan rakyat kecil.

Implementasi demokratisasi ekonomi erat kaitannya dengan pemberdayaan pembudidaya kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Masih banyak pembudidaya ikan yang sulit berkembang bukan karena kemampuan sumberdaya manusianya tetapi disebabkan oleh terlalu kecilnya unit usaha yang dikelola sehingga tidak mencapai skala ekonomi minimum.

Oleh karena itu, KKP perlu memetakan skala ekonomi terkecil untuk usaha budidaya yang dapat menjamin kebutuhan hidup layak bagi pembudidaya dan menggunakannya untuk menata kepemilikan dan pemanfaatan lahan sehingga tidak ada lagi unit usaha yang mengelola lahan budidaya di bawah luasan skala ekonomi minimal.

Kebijakan serupa telah lebih dahulu dipraktikkan oleh beberapa negara maju pada tahap awal pembangunan ekonominya, seperti Korea, Jepang, dan Taiwan, serta menjadi pola pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam Development Economics – A Reassessment of Goals.

Lantas, apakah penataan lahan ini tidak memerlukan intervensi pemerintah dengan dukungan pendanaan yang besar? Pertanyaan ini menjadi perlu karena asas demokrasi ekonomi dalam minapolitan ini diikuti dengan hal yang justru kontradiktif yaitu asas intervensi negara yang terbatas dalam pemberdayaan rakyat kecil.

Berkaca dari pengalaman banyak negara dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, pemberdayaan rakyat kecil membutuhkan komitmen politik ekonomi dan peran penting negara untuk senantiasa melakukan intervensi ekonomi, baik yang sifatnya langsung meningkatkan pendapatan usaha maupun intervensi tidak langsung melalui perlindungan dari kebijakan sektor lain yang tidak menguntungkan usaha kecil.

Bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya adanya permainan harga dalam tata niaga hasil perikanan, pemerintah mutlak harus melakukan intervensi untuk melindungi pembudidaya kecil yang hanya sebagai price taker.

Mengenai peran penting negara ini, Adelman (1975) menyatakan, ”Golongan termiskin dari penduduk pada umumnya hanya mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah memainkan peranan penting dalam ekonomi.

Prasarana dan Produksi Langsung

Hal lain yang harus diantisipasi adalah kejelasan prioritas alokasi dan penggunaan anggaran antara pembangunan prasarana dengan pembangunan sektor produktif budidaya melalui pertimbangan efisiensi optimal yang akan dicapai oleh kegiatan ekonomi.

Yang sering terjadi, karena indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan hanya didasarkan pada berdirinya bangunan fisik, pembangunan prasarana pendukung maupun infrastruktur dipacu dengan cepatnya sehingga dalam sekejap berdiri beragam gedung dan bangunan.   Meskipun, banyak juga dijumpai bahwa bangunan tersebut pada akhirnya tidak termanfaatkan. Kalaupun digunakan untuk aktivitas produksi, maka bagian yang digunakan jauh lebih kecil daripada kapasitas manfaat seharusnya.

Dari sisi inilah pengalokasian anggaran minapolitan perlu mencari komposisi yang tepat antara anggaran untuk prasarana dengan anggaran untuk produksi langsung. Penentuan komposisi anggaran ini hanya bisa dilakukan apabila KKP mengevaluasi ketersediaan pembudidaya dalam kawasan dan kondisi motivasi masyarakat untuk berusaha. Pembudidaya yang dimaksud adalah pembudidaya dalam makna yang sebenarnya, bukan pembudidaya instan yang baru terbentuk hanya untuk formalitas belaka.

Memang, memprioritaskan pembangunan prasarana dibanding sektor produktif atau sebaliknya selalu mendorong pembangunan ekonomi pada tahap lanjutan, tetapi sebagaimana pendapat Hirschman (1958), apabila jumlah pengusaha dan motivasi masyarakat terbatas maka langkah terbaik adalah menghindari pemborosan penggunaan prasarana dengan memprioritaskan pembangunan sektor produktif.

Melalui langkah ini, Program Minapolitan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal dengan anggaran relatif terbatas yang mana dengan alasan ini pula pembangunan beberapa pelabuhan perikanan ditawarkan ke investor asing.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Sekretaris Koral APS Korwil I


Responses

  1. perlu diketahui MInapolitan itu sudah ada sebelumnya mas. cuma belum diberi baju MInapolitan. cuma diminapolitan yg skr sedikit ada polesan dikit.

    • Apakah ini berarti tidak ada langkah inovasi yang betul” baru, tetapi hanya gebrakan dalam nama dan gempita perubahan kata saja?

  2. setuju mas arif…….pangsa pasar dulu yang harus dibuka……..

  3. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah Minapolitan untuk budidaya, seluruh aktifitas perikanan terfokus ke salah satu kecamatan yang menjadi Minapolisnya.

    Kalau berbicara peningkatan kemakmuran masyarakat perikanan, bagaimana dengan daerah lain/ kelompok lain di luar minapolitan yang ingin meminta bantuan (baik prasarana, modal, pendampingan, dll) yang telah mengembangkan perikanan sebelumnya. Karena ternyata kelompok tersebut juga produktif.

    Salahkah jika ada daerah lain selain Minapolis yang berkembang di sektor perikanan walaupun lingkup kawsannya lebih kecil dan lebih berkembang…??

  4. pertama, terimakasih telah memberi informasi tambahan tentang minapolitan.

    beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah:
    1. beberapa ulasan mengenai minapolitan sering menyebut soal budidaya yang (tampaknya) dijadikan sebagai strategi menngenjot volume dan kualitas produksi dalam rangka meningkatkan perekonomian penduduk kawasan program. benarkah demikian? atau ia merupakan pilihan alternatif dari sekian strategi (jika ada) yang akan dikembangkan dalam program raksasa ini?

    2. Infrastruktur yang disediakan bagi realisasi minapolitan ini tidaklah sederhana, dana yang diserap mencapai milyaran rupiah, menyediakan rencana ‘markas’ pengawas dari pemerintah di wilayah sasaran, kebutuhan berhektar tanah. hanya untuk mendorong target produksi melalui budidaya? mungkin perlu dianalisis antara kebutuhan anggaran dengan konsepsi pmbangunan ekonomi melalui minapolitan untuk kemudia melihat rasionalisasinya pada budidaya sebagai target strategi.

    3. benarkah minapolitan adalah jawaban bagi persoalan nelayan kita?? jika ya,,mengapa insfrastruktur menjadi prioritas kegiatan implementatifnya? tidak kah lebih hadap soal jika yang ditreatment terlebih dahulu adalah problem real nelayan? (alat tangkap tradisional, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, pasar yang tidak sehat).

    saya sepakat dengan penulis, bahwa mningkatnya angka produksi tidak dapat disimplifikasi sebagai terbangunnya ekonomi.

    saya harap penulis dpat memberikan informasi terkait ini. trimakasih.

    • Terima kasih atas tanggapannya. Dari pertanyaan Saudara, berikut jawaban dari saya:
      1. Yang lebih tepat memberikan jawaban atas pertanyaan ini tentunya adalah jajaran KKP. Tetapi secara umum, peningkatan produksi memang harus bertumpu pada perikanan budidaya. Hal ini disebabkan masih terbukanya potensi perluasan usaha maupun peningkatan produktifitas. Sedangkan perikanan tangkap walaupun setiap tahun juga mengalami peningkatan produksi akan tetapi total produksinya masih dibatasi oleh keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri.
      2. Sebenarnya, minapolitan tidak hanya pada subsektor budidaya, subsektor tangkap juga ada dengan pendekatan sedikit berbeda. Tetapi, pada praktiknya minapolitan yang belum sepenuhnya berjalan ini telah tertelan oleh strategi industrialisasi perikanan yang kemudian tergeser juga dengan isu blue economy. Di sebagian daerah apapun isu kebijakannya, praktek sehari-hari tidaklah berbeda, semuanya seolah hanya business as usual
      3. Kalau saya pribadi setuju dengan pandangan Saudara terkait permasalahan utama bagi nelayan. Tetapi, barangkali orang pemerintah memiliki sudut pandang lain dengan mengutamakan infrastruktur. Nampaknya infrastruktur sering dijadikan indikator pembangunan karena “mudahnya” diwujudkan. Asal ada dana infrastruktur pasti dapat dibuat.
      Terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: