Oleh: opiniperikanan | Oktober 6, 2010

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG

Oleh: Arif Sujoko*)

Keuntungan dunia baru kini

Pemimpin industri besar

Katanya memiliki visi dan misi mulia

Tapi kejam kepadaku

Mereka menjanjikan dunia dimana setiap orang

menjadi kaya, pintar, dan muda

Namun, seandainya pun aku hidup untuk merasakannya

Bagiku sudah sangat terlambat

Sengaja saya mengutip bait syair dalam pembuka film John Pilger “The New Rule of The World” sebagai suatu sinyal bahwa saya bukan pendukung globalisasi. Relevansinya dengan tulisan ini, meskipun ada kesan sependapat dengan globalisasi tetapi yang kami setujui adalah fair trade bukan sekedar free trade.

Minggu terakhir bulan November 2009, media masa nasional menuliskan berita mengenai impor udang. Bahkan Koran Tempo edisi 30 November 2009 pada halaman A 18  memberikan judul “Impor Udang Akan Dihentikan”. Karena judul ini memiliki penafsiran yang berimplikasi strategis yaitu bahwa saat ini keran impor udang memang terbuka, maka saya bertanya – tanya apakah kiranya Koran Tempo salah menginterpretasikan pernyataan pemerintah yang dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan? Ternyata pada isi berita saya dapatkan kutipan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam bentuk kalimat langsung, “Kebijakan keran impor udang cukup merugikan pengusaha. Karena itu, impor udang akan ditutup”.

Sebagai pejabat yang baru satu bulan dilantik, saya khawatir bahwa informasi yang diterima Menteri belum sepenuhnya lengkap hingga kemudian muncullah pernyataan yang mengesankan bahwa saat ini impor udang masih diperbolehkan.

Mengenai larangan impor udang sebenarnya bukan hal baru lagi, bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2004. Periode proteksi lima tahun ini sebenarnya lebih dari cukup untuk membuat bisnis perudangan tidak hanya bisa bersaing tetapi seharusnya sudah menggurita dan bagi kinerja DKP praktis dalam masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu I, pembangunan perikanan budidaya untuk komoditi udang adalah pembangunan yang sepenuhnya diproteksi, maka menjadi sangat naif kalau dengan model seperti ini tidak menjadikan budidaya udang sebagai budidaya yang mampu bersaing secara global.

Keputusan – keputusan yang mendasari larangan impor udang sejak 2004 ini meliputi:

  1. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/M/Kep/XII/2004 dan Nomor SKB.53/MEN/2004 tentang Larangan Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia yang dirubah melalui Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M/Kep/I/2005 dan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Nomor SKB.01/MEN/2005 tanggal 26 Januari 2005
  2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/MDAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
  3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25DAG/PER/6/2005 dan Nomor SKB.01/MEN/2006 tentang Perpanjangan Masa Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
  4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2006 dan Nomor PB.02/MEN/2006 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
  5. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 dan Nomor PB.01/MEN/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
  6. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2007 dan Nomor PB.02/MEN/2007 tentang Perpanjangan Masa Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
  7. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 dan Nomor PB.02/MEN/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia

Pernyataan Menteri di atas menjadi kurang tepat, karena seolah keran impor udang baru akan ditutup, padahal sebelumnya melalui peraturan yang sudah disebutkan, impor udang memang sudah ditutup. Artinya sejak 2004 pengusaha budidaya udang sudah sangat diuntungkan. Kalaupun di lapangan ternyata masih ada udang impor itu urusan lain, karena peraturan ini telah mengancamnya dengan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi.

Masih dari pemberitaan media terungkap bahwa alasan larangan impor ini adalah karena merugikan pengusaha dan untuk mendorong produksi dalam negeri (Edisi 30 November 2009: Koran Tempo hal. A 18, Kompas hal. 22, Bisnis Indonesia hal. 16). Siapapun sepakat bahwa melindungi bisnis di dalam negeri adalah salah satu model pembangunan, asal proteksi yang diberikan tidak kebablasan, tetapi terkait dengan globalisasi dan penyatuan ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia yang diusung pemerintah, maka dirintislah perdagangan bebas dan pengurangan proteksi.

Namun di luar itu, sebagai bangsa yang beretika rasanya kita harus jujur dan memberikan pelajaran yang baik ke masyarakat bahwa kejujuran itu memiliki nilai moral tertinggi apalagi dalam bisnis dikenal ’etika bisnis’. Dalam larangan impor ini kitapun dituntut untuk berkata benar kalau memang alasannya adalah melindungi produksi dalam negeri dan untuk meraih kemandirian ekonomi katakanlah bahwa alasannya memang demikian jangan kemudian mengatakan bahwa larangan impor ini adalah untuk mencegah masuknya virus ke wilayah Republik Indonesia.

Dalam upaya menuju perdagangan bebas, bagaimana kalau negara lain melakukan pengelabuan serupa dengan pengelabuan kita? Inilah yang saya maksud bahwa dalam perdagangan kita harus melakukan fair trade yang didasarkan kemampuan dan keunggulan memproduksi barang bukan karena berbagai manipulasi dan alasan.

Sekarang sebelum kebijakan impor ini diambil ada baiknya pemerintah melakukan kajian intensif dengan data yang mencukupi dalam kerangka mendapatkan kemanfaatan menyeluruh bagi bangsa. Kaidahnya, bahwa sesuatu dikatakan memiliki manfaat itu terkadang bukannya sesuatu itu benar – benar bermanfaat dan tanpa dampak negatif sedikitpun sebagai eksesnya, tetapi adakalanya manfaat itu adalah manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya.

Anggaplah memang sampai saat ini tidak ada impor udang, maka kebutuhan udang untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat maupun untuk diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) hanya dipasok dari produksi budidaya dalam negeri. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa produksi udang adalah sejumlah 352.000 ton (Demersal Maret 2008 hal. 5) dari jumlah tersebut 264.803 ton diserap pasar dalam negeri sedangkan 87.917 ton merupakan jumlah ekspor (Demersal Edisi Januari 2008 hal. 7). Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam negeri sudah jenuh, sehingga beralihlah ke pasar ekspor.

Melihat teori kemanfaatan maka yang diperhatikan pertama adalah kemanfaatan bagi bagian terbesar dari masyarakat bukan bagian terkecilnya. Dalam hal ini, konsumen merupakan bagian yang lebih besar dari produsen sehingga kemanfatan pertama dilihat dari sisi konsumen bukan produsen.

Konsumen sangat berkepentingan dengan harga yang terjangkau, terlebih lagi masyarakat yang belum berkecukupan oleh karena itu tugas pemerintah adalah mengatur bagaimana barang yang dibutuhkan oleh bagian terbesar dari konsumen dapat diperoleh dengan biaya yang masih terjangkau.

Kebijakan larangan impor mengandung distorsi biaya yang menguntungkan produsen (khususnya pemodal sebagai akibat langkanya modal dan surplus tenaga kerja), oleh karena itu terkait impor udang perlu dihitung Domestic Resources Cost (DRC) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebagai ganti setiap 1 dolar barang impor yang tidak jadi di impor.

Apabila DRC terlalu tinggi, tentu bagi konsumen tidak baik karena harga sudah terdistorsi lebih mahal dibanding harga seharusnya yang mesti dibayar. Tetapi dalam kerangka kemandirian ekonomi mungkin masih bisa ditolerir, tetapi sampai kapan? Apakah distorsi selama lima tahun masih kurang? Tentu jawabannya perlu penelitian lebih mendalam sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh produsen yang jumlahnya lebih sedikit dibanding konsumen.

Pertimbangan lain adalah jenuhnya pasar domestik, sehingga penambahan produksi untuk memenuhi permintaan ekspor. Jenuhnya pasar domestik sendiri harus diteliti karena terlalu prematur dimana tingkat konsumsi udang/ orang baru 0,09 kg/ bulan (dengan jumlah penduduk tahun 2007 = 233 juta), tingkat konsumsi ini menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia rata – rata hanya makan 3 – 5 ekor udang/ bulan. Oleh karena itu perlu ditelusuri rendahnya konsumsi domestik ini apakah dikarenakan daya beli yang rendah dan harga udang relatif tinggi atau karena sebab lain?

Artinya, sesuai konsep konvensional akan harga yaitu Price = Cost + Profit, kemungkinan tingginya harga dapat disebabkan biaya yang tinggi atau karena keuntungan di atas normal. Kalau sebabnya biaya tinggi maka pengusaha budidaya kita memang belum mampu bersaing dalam perekonomian global, meskipun sudah diproteksi tetap saja usaha masih tidak efisien, maka sudah tugas pemerintah untuk menelusuri komponen biaya yang mahal ini kemudian memberikan pemecahannya.

Sebaliknya, kalau penyebab harga mahal ini merupakan keuntungan yang tidak wajar akibat proteksi, maka sudah seharusnya apabila larangan impor ini ditinjau kembali. Ada baiknya juga ditinjau struktur pembentuk produksi udang indonesia, berapa persen dari perusahaan besar, kecil, dan menengah sehingga dapat diketahui dari kelompok skala usaha mana yang paling banyak menikmati proteksi larangan impor ini. Kompas 30 September 2010 dalam berita Segera Tuntaskan Revitalisasi membuat bagan struktur produksi udang sebagai berikut: 40 % PT Central Proteinaprima Tbk., 30 % Petambak Intensif, 30 % Petambak Rakyat Non Intensif.

Jumlah UPI yang memproses bahan baku udang juga perlu diperhatikan. DKP harus memiliki data jumlah UPI ini, data kapasitas produksi, dan data produksi aktual, serta rencana produksi pada tahun yang akan datang apabila impor udang tetap dilarang. Dari data ini diketahui ada tidaknya perusahaan yang gagal mendapatkan bahan baku udang dan bisa jadi terancam bangkrut karena tidak malakukan produksi.

Teman saya yang sering melakukan pembinaan peningkatan mutu di UPI seringkali mendapatkan keluhan pengelola UPI bahwa saat ini sulit mendapatkan bahan baku sehingga untuk bisa bertahan mereka mengurangi sebagian pekerjanya. Oleh karena itu, jangan sampai karena ingin membangun perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil perikanan dikorbankan.

Gambaran – gambaran di atas seharusnya dijawab dengan obyektif sehingga kebijakan pembangunan kita tidak hanya didasarkan pada informasi sepotong yang bisa jadi kontraproduktif. Dan beberapa waktu terakhir ini, larangan impor seolah tenggelam dengan China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) yang oleh sebagian kalangan diyakini tidak memukul sektor perikanan Indonesia (JPNN.com edisi 2 Februari 2010).

Mungkin perlu kita renungkan juga, apakah selama ini impor udang kita ada yang berasal dari Cina? Kalau tidak ada, syukur – syukur karena CAFTA tidak akan berdampak serius terhadap industri perudangan, tetapi kalau ternyata sumber utama impor udang adalah dari Cina, maka CAFTA bisa memangsa kita karena sudah dilarangpun kita masih babak belur apalagi kalau sengaja dibuka.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Sekretaris Koral APS Korwil I


Responses

  1. bagus bgt artikelnya …. saya nyari contoh skripsi budidaya perikanan,tolong bantuannya

    • Kami pada prinsipnya siap membantu selama untuk kebaikan dan sebatas kemampuan yang kami miliki. Untuk komunikasi selanjutnya bisa melalui alamat email: opiniperikanan@gmail.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: