Oleh: opiniperikanan | November 16, 2010

INDEKS HARGA PECEL LELE DAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA

INDEKS HARGA PECEL LELE DAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA

Oleh: Arif Sujoko*)


Sebagai bangsa kita senantiasa lupa bahwa kondisi Indonesia adalah terdiri dari banyak wilayah yang secara geografis saling berjauhan dan bisa jadi secara ekonomi sangat timpang. Hanya sekedar memahami beragamnya kondisi kepulauan nusantara ini seharusnya cukup menjadikan para perencana pembangunan tidak lagi menggeneralisir aksi pembangunan dengan kegiatan dan pendanaan yang seragam.

Tetapi entah karena benar – benar lupa, atau karena tidak memiliki data untuk menyusun aksi pembangunan yang sesuai dengan kondisi sumberdaya dan sosial ekonomi tiap – tiap wilayah, program pembangunan semisal Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya disinyalir menggunakan formula dan nilai yang sama. Sebagai contoh, Paket Budidaya Lele, dimana – mana nilainya diduga sama yaitu Rp. 7,5 juta perpaket.

Padahal bisa jadi dengan nilai paket seperti ini, budidaya di satu lokasi memberi hasil finansial yang berbeda dengan budidaya yang sama di lokasi lain, hal ini salah satunya disebabkan disparitas harga faktor produksi yang sangat variatif yang mungkin tidak menjadi pijakan para perencana pembangunan.

 

Indeks Harga Pecel Lele

Hampir di setiap pelosok kota di Indonesia dapat kita temui tenda – tenda pecel lele. Tetapi pernahkah terpikir oleh anda, berapakah perbandingan harga pecel lele di beberapa kota tersebut? Jawabannya dapat dilihat pada tebel Indeks Harga Pecel Lele berikut:

Kota Harga/ Porsi Indeks Harga**
Lamongan 6,000 0.86
Malang* 7,000 1.00
Madura* 8,000 1.14
Bekasi* 8,000 1.14
Aceh 10,000 1.43
Denpasar* 10,000 1.43
Batam* 11,000 1.57
Pangkal Pinang 12,000 1.71
Pekanbaru* 12,000 1.71
Padang 13,000 1.86
Kendari 13,000 1.86
Tanjungpinang* 13,000 1.86
Balikpapan 15,000 2.14
Berau 20,000 2.86
* Lokasi Pengembangan Wirausaha Pemula  (Pembesaran Lele)
** Relatif terhadap Kota Malang

Dari tabel disamping dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan barang yang “sama” di lokasi yang berbeda dibutuhkan sejumlah uang yang nilainya berbeda. Perbandingan dari nilai ini kemudian dijadikan indeks harga.

Secara teoritis, indeks harga memberikan gambaran perbandingan daya beli uang terhadap sekelompok barang yang standar di berbagai wilayah.

Khusus untuk indeks harga pecel lele, memang bisa dianggap “ngawur” apabila digeneralkan sebagai indeks daya beli uang. Kalaupun digunakan sebagai dasar perencanaan juga bisa menyesatkan, tetapi akan jauh lebih tersesat apabila kita merencanakan pembangunan dengan menganggap bahwa kondisi di semua wilayah adalah sama sehingga kebijakan yang dibuatpun seragam sedetil – detilnya.

Oleh karenanya, pemakaian indeks ini hanya sebagai gambaran hipotesis terhadap disparitas ekonomi perikanan yang terjadi di berbagai wilayah selama tidak tersedia data pasti dari instansi resmi sehingga setidaknya ada pijakan awal untuk memulai analisis lanjutan, khususnya terkait kelayakan finansial usaha budidaya.

 

Kelayakan Finansial

Anda sudah mengetahui disparitas harga beberapa daerah didasarkan pada Indeks Harga Pecel Lele. Bagi pengembangan budidaya, indeks harga bukan hanya menggambarkan perbandingan daya beli uang, tetapi dalam batas yang sangat longgar mencerminkan perbandingan relatif nilai faktor – faktor produksi untuk menghasilkan lele pada tingkat harga di atas.

Sebagai contoh penerapan kaidah di atas, untuk memproduksi 900 kg lele size 8 dengan FCR 1 dan SR 80 % dibutuhkan 9.000 ekor benih dengan harga Rp. 200 perekor dan pakan 900 kg dengan harga Rp. 5.000 perkg di Kabupaten Malang, misalnya, sesuai contoh dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya biaya benih dan pakan mencapai Rp. 6,3 juta.

Tetapi, kalau dengan asumsi produksi yang sama dan digunakan indeks pecel lele, untuk Kabupaten Tanjungpinang biaya benih dan pakan saja akan mencapai Rp. 11,7 juta. Akibatnya satu paket usaha yang senilai Rp. 7,5 juta tersebut tidak lagi cukup untuk membeli 9.000 ekor benih dan 900 kg pakan, tetapi hanya bisa untuk membeli 5.000 ekor benih dan 500 kg pakan. Apakah usaha dengan produksi rendah seperti ini layak secara finansial?

Secara khusus aspek finansial saya pertanyakan, karena seringkali program pemberdayaan masyarakat seperti ini dimaksudkan untuk mencetak unit usaha yang feasible sehingga setelah program ini berakhir dapat berubah menjadi bankable.

Dalam beberapa artikel terdahulu sering saya singgung bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha budidaya keberlangsungannya tidak otomatis ketika suatu unit usaha meskipun dalam skala yang sangat kecil telah dimiliki, tetapi untuk kemajuan yang berkelanjutan, unit usaha tersebut tidak bisa terlepas dari hukum economic of scale sebagaimana usaha lainnya sehingga unit usaha harus memenuhi skala ekonomi tertentu agar bisa dikatakan feasible.

Melihat contoh perhitungan analisis usaha budidaya lele pada pedoman pelaksanaan seperti di atas, saya sulit memahami kalau ada yang berpendapat bahwa analisis tersebut menunjukkan usaha yang menguntungkan dengan pendapatan pertahun Rp. 10,5 juta atau Rp. 872.000 perbulan.

Kegalauan ini disebabkan, rasa “over optimis” dari penyusunnya sehingga dengan penuh keberanian mematok harga pakan lele pada angka Rp. 5.000 perkg. Di Jawa Timur saja, yang pabrik pakan sudah saling berjejal harga pakan lele berkisar Rp. 7.000 – Rp. 7.500.

Kalau kita gunakan harga Rp. 7.000, maka keuntungan pertahun akan turun menjadi Rp. 3,3 juta sehingga keuntungan perbulan menjadi Rp. 272.000,-. Coba sandingkan dengan UMR 2010 untuk Kabupaten Malang yang besarnya Rp. 1 juta, maka keuntungan perbulan minus Rp. 728.000. Ini kondisi di Malang, lantas bagaimana dengan Tanjungpinang?

Besarnya keuntungan yang disajikan dalam pedoman pelaksanaan terjadi karena biaya tenaga kerja tidak diperhitungkan. Perhitungan biaya tenaga kerja tidak hanya digunakan dalam keuangan modern, bahkan analisis Performance yang begitu populer untuk menganalisa usaha tani skala kecil sekalipun tetap mengukur nilai tenaga kerja keluarga sebagai salah satu komponen biaya.

Kalau dua koreksi di atas dijadikan dasar dalam analisis, maka untuk memberi predikat feasible apalagi bankable masih membutuhkan jalan yang sangat panjang. Apalagi urusan dengan bank masih memerlukan perhitungan biaya bunga atas penggunaan modal sendiri dan terlebih lagi bunga atas modal pinjaman.

 

Think Globally, Act Locally

Dari uraian di atas, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan perikanan budidaya. Pertama, bahwa suatu usaha budidaya yang feasible dan berlanjut bankable hanya bisa dicapai oleh unit usaha yang memenuhi economic of scalenya. Kedua, bahwa economic of scale dari tiap – tiap daerah cenderung berbeda karena keragaman kondisi ekonomi dan ketersediaan sumberdaya untuk mengembangkan budidaya. Ketiga, dalam memberdayakan masyarakat yang secara geografis tersebar di lokasi yang berbeda tidak ada salahnya mengadopsi pemikiran para ahli pemasaran think globally, act locally dalam artian pemerintah pusat cukup memberikan panduan nasional, sedangkan daerah diberi kebebasan menentukan detil aksinya (strategi nasional, aksi lokal)

Bagaimana pendapat Anda?

*) Sekretaris Koral APS Korwil I


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: