Oleh: opiniperikanan | Agustus 24, 2011

KEBIJAKAN PENYANGGA HARGA GARAM

KEBIJAKAN PENYANGGA HARGA GARAM

Oleh: Arif Sujoko*)

 

Akhir-akhir ini masalah garam kembali merebak dalam banyak pemberitaan media masa. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memandang para petani garam tengah mengalami derita karena harga garam yang diproduksinya hanya mencapai Rp.  450,00-500,00 per kilogram padahal pemerintah telah menetapkan harga pembelian terendah untuk setiap kilogramnya sebesar Rp. 750,00

Tekanan harga ke bawah dirasakan bukan saja karena panen raya, tetapi juga dampak dari maraknya impor garam. Untuk merespon rendahnya harga garam inilah, KKP menggulirkan ide agar PT Garam berfungsi sebagai penyangga stok dan stabilisator harga.

Ide penyangga stok garam seperti ini bukan hal baru di bidang kelautan dan perikanan, karena sebelumnya sudah pernah didahului oleh ide penyangga stok rumput laut dan bulog perikanan. Dua ide ini meskipun hadir terlebih dahulu, tetapi sampai sekarang belum terlihat kehadirannya, apalagi fungsi penyangganya.

Untuk menaksir seberapa konkrit kemungkinan efektifnya fungsi penyangga stok garam yang direncanakan oleh KKP, kita bisa menjajagi pengetahuan KKP tentang akar permasalahan garam nasional melalui kepemilikan data pasokan dan kebutuhan garam oleh KKP. Karena tanpa memiliki data yang berkualitas, KKP sangat rentan menghasilkan suatu keputusan yang tidak relevan untuk mengatasi permasalahan garam, yaitu sebuah keputusan reaktif situasional, bukan keputusan substantif yang berdampak secara mendasar khususnya kepada petani garam.

Satu-satunya publikasi resmi yang memuat data garam nasional adalah Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2010, setelah mempelajarinya rasanya sangat wajar untuk menyimpulkan bahwa KKP belum memiliki data pasokan dan kebutuhan garam nasional yang cukup memadai. Dalam kurun 2006-2010 hanya data tahun 2009 yang tersedia sedangkan tahun lainnya tidak terdapat data yang tercatat di statistik. Lantas, dengan kondisi tanpa data seperti ini, bagaimana KKP bisa mengetahui keadaan riil usaha garam nasional sehingga mampu mengeluarkan kebijakan yang mensejahterakan?

Karena data resmi begitu terbatas, tulisan ini akhirnya menggunakan satu-satunya data yang tersedia, yaitu statistik tahun 2009 untuk membuat analisis tentang kondisi garam nasional. Di tahun 2009, suplai garam nasional mencapai 1,11 juta ton, sedangkan kebutuhannya hanya 0,05 juta ton. Dari kedua angka ini saja semestinya sudah terjadi surplus garam sebanyak 1,06 juta ton yang bisa diekspor. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya karena pada tahun 2009, impor garam masih di atas 1 juta ton. Dari data yang tercatat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa stok garam yang berasal dari produsen domestik tidak hanya mencukupi kebutuhan nasional, tetapi sudah pada taraf over supply sehingga dalam hukum ekonomi akan menurunkan harga garam. Tentu dalam kondisi sepeti ini sangat tidak masuk akal kalau kemudian dikatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan impor garam, yang dibutuhkan semestinya adalah pengaturan produksi atau mencari pasaran luar negeri.

Kalau melihat besaran impor garam 2010 dan 2011  yang cenderung tidak jauh berbeda dengan tahun 2009 maka kondisi stok garam nasional dapat diasumsikan sama. Dalam situasi yang over supply seperti ini, KKP bermaksud menjadikan PT  Garam sebagai penyangga stok garam. Apakah dengan cara ini permasalahan harga garam yang merugikan petani dapat diatasi? Butuh analisis yang tajam untuk menjawabnya, hanya saja KKP harus menyadari bahwa  sebuah badan yang berfungsi sebagai penyangga stok melalui pembelian garam pada tingkat harga Rp. 750,00 per kilogram hanya dapat efektif apabila badan tersebut membeli garam dengan jumlah yang tidak terbatas. Kalau kekuatan finansial PT Garam relatif kecil sehingga gagal membeli semua garam yang ditawarkan oleh petani, akibatnya bukan hanya penurunan harga, tetapi akan terjadi kemerosotan harga yang luar biasa sebagaimana pernah dialami komoditas cengkeh dengan BUMN Kerta Niaganya. Hal lain yang sangat mungkin terjadi dalam menjalankan kebijakan pengendalian harga adalah gagalnya PT Garam dalam menghasilkan laba, bahkan besar kemungkinan malah mengalami kerugian sehingga KKP harus memikirkan kemungkinan ini sejak dari awal.

Dari sisi operasional pembelian garam oleh PT Garam patut dipahami bahwa lahan garam nasional tersebar di 9 provinsi dan sebagian besar diusahakan oleh petani rakyat bukan petani industri. Dengan kondisi seperti ini sangat besar kemungkinan transaksi PT Garam tidak langsung kepada petani, tetapi untuk efektifitas dan efisiensi usaha PT Garam bisa jadi hanya akan bertransaksi dengan pedagang pengepul di sentra produksi garam. Akibatnya, harga tinggi Rp. 750,00 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi harga yang dibayarkan PT Garam kepada pedagang pengepul, sedangkan pedagang pengepul akan membayar yang lebih murah lagi kepada petani garam. Dengan demikian kebijakan harga tinggi dan penyangga stok oleh PT Garam hanya akan meningkatkan kesejahteraan pedagang pengepul, bukan kesejahteraan petani garam itu sendiri.

Melalui tulisan ini, bukannya saya bermaksud mengingkari upaya KKP untuk mensejahterakan petani garam. Hanya saja, saya khawatir bahwa ide penyangga stok ini ternyata bukan akar dari permasalahan garam sehingga kalaupun berjalan dengan benar dampaknya hanya sesaat bukan berimplikasi jangka panjang.

Hal mendasar yang terlebih dahulu harus diperbaiki sebelum membuat kebijakan tata naga garam adalah statistik garam –secara luas statistik kelautan dan perikanan– yang bisa berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki langkah pembangunan bukan sebatas statistik untuk menunjukkan prestasi dan kebanggaan suatu pencapaian tahunan. Setelah statistik garam ini dapat diandalkan sehingga diketahui berapa pasokan dan berapa kebutuhan serta elastisitas harganya, KKP mulai dapat menata permasalahan garam ini melalui kebijakan kuota produksi pada tingkat elastisitas harga yang paling menguntungkan petani garam.

KKP juga perlu memahami bahwa tidak selamanya kebijakan penyangga stok melalui pembelian pada harga yang relatif tinggi efektif menyelesaikan sengkarut tata niaga garam. Karena bagi saya kebijakan harga tertinggi oleh suatu badan penyangga dengan pembelian tidak terbatas yang terjadi dalam situasi surplus garam nasional sebagaimana ditunjukkan statistik 2009 dalam jangka panjang akan merangsang petani untuk menambah produksi garam secara besar-besaran dengan pertimbangan semua garam akan dibeli oleh PT Garam. Padahal tanpa menambah produksi situasi dalam negeri sudah over supply, akibatnya penawaran semakin berlebihan dan harga akan terjun bebas.

Mungkin ada yang berpendapat kalau memang kelebihan pasokan lebih baik kita ekspor saja? Patut diingat bahwa harga terendah pembelian garam sudah pada angka Rp. 750,00 per kilogram sementara harga garam impor yang memuat biaya transportasi berada dibawahnya. Dengan kondisi perbedaan harga ini, mustahil kalau ekspor garam dengan harga lebih tinggi dari harga beli domestik dapat bersaing di pasaran dunia, kecuali kita berani melakukan praktik dumping dalam perdagangan internasionalnya.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Anggota Koral APS


Responses

  1. Saya bberpendapat bahwa petani garam lebih baik memilih profesi lain yang masih ada hubungannya dg laut dan pesisir, misal budidaya kerapu,lobster, udang atau dan sejenisnya di KJA, tambak ataupun kolam. Ini karena mengingat harga garam impor yg rendah dan kurangnya daya sainng maupun kualitas garam lokal. Dengan budidaya ikan, setidaknya mampu mengurangi beban hidup, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani garam dan membuka lapangan kerja. Pilihan solusi yg lain adalah tetap memproduksi garam lokal dengan kemasan mutu SNI dan mengiklankan produk garam nasional melalui TV dengan pesan edukatif dan gaya yg kreatif, sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi garam nasional. Sebagaimana iklan-iklan makanan seperti SO NICE,wafer tango dan sejenisnya. Tak lupa pemerintahh melalui KKP mendukung dg cara membiayai iklan tsb. Mudahh-mudahan KKP bersedia melakukannya. Semoga berguna….. Terima kasih

  2. Saya berpendapat KKP jangan terlalu jauh mencampuri urusan garam, karena domain tugas pokoknya industri garam ada di kementrian perindustrian. Tugas KKP sesuai UU adalah Perikanan sebagaimana UU no 31 tahun 2004 dan masalah pesisir bdsk UU no 27 tahun 2007. Jika garam dianggap sebagai isyu pesisir maka yang paling benar adalah pembinaan masyarakat pesisirnya bukan KKP mengatur tata niaga atau bahan sampai mengatur impornya termasuk pengawasan. Lebih baik KKP melaksanakan tugas yang sesuai UU nya dan banyak masalah yang belum tuntas ketimbang merambah tugas kementrian lain. Jika saja KKP mampu mendorong program peningkatan produksi ikan melalui Mina Politan dan mensejahterakan nelayan yang saat ini makin terpuruk, akan lebih mulia dan diakui keberadaannya, ketimbang ngurus garam yang sudah menjadi tugasnya Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: