Oleh: opiniperikanan | Oktober 4, 2011

AKANKAH NELAYAN BEBAS DARI KEMISKINAN?

Akankah Nelayan Bebas dari Kemiskinan?

Oleh: Arif Sujoko*)

 

“Kemiskinan di negeri ini sudah melembaga

menjadi yang disebut secara halus mentereng

‘kemiskinan struktural’, tetapi yang dalam

bahasa sehari-hari berarti biasa saja ‘kemiskinan

yang sengaja dilestarikan’”

(Y. B. Mangunwijaya)

 

Saya betul-betul bergembira, ketika membaca pemberitaan Pelita 4 Juli 2011 yang dimuat dalam website KKP dengan judul “Pemerintah Komitmen Sejahterakan Nelayan”. Yang paling menggembirakan adalah optimisme Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan nelayan dalam waktu 3 tahun. Kalau optimisme Men KP tersebut didukung dengan “pembangunan yang benar”, pada tahun 2014 atau 2015 tentu tidak kita temukan lagi kemiskinan di wilayah pesisir.

Saya menuliskan pembangunan yang benar dalam tanda kutip, selain agar frasa itu lebih diperhatikan, disebabkan juga oleh seringnya masyarakat disuguhi kenyataan pembangunan yang tidak tentu benar. Tentu pemerintah selalu menyampaikan bahwa jalannya pembangunan selama ini sudah benar baik teori maupun praktiknya. Tetapi, bagi masyarakat miskin, meminjam perkataan Mangunwijaya, yang dirasakan adalah pembangunan itu serba salah, teorinya salah terlebih lagi praktiknya.

Demikian juga optimisme penyelesaian masalah kemiskinan di atas, kalau saja Men KP menyempatkan membaca Demersal Edisi Mei 2008 barangkali Beliau tidak akan seoptimis saat ini dalam menyelesaikan kemiskinan di 10.639 desa pesisir dengan jumlah masyarakat miskin 7,8 juta jiwa dan penduduk sangat miskin 2,2 juta jiwa (Viva News, 28 September 2011) atau kalau kita gabung dan disebut miskin saja jumlahnya 10 juta jiwa.

Hal ini disebabkan kemiskinan masyarakat pesisir yang diidentifikasi pada tahun 2011 ini ternyata meningkat dibanding tahun 2008. Bukan dalam jumlah yang kecil, tetapi bertambah 4,7 juta jiwa hanya dalam waktu sekitar 3 tahun. Padahal lebih dari setengah periode tahun tersebut adalah masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Dengan demikian optimisme Men KP untuk menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat pesisir yang notabene akan dilakukan di separo terakhir masa kerja KIB Jilid II ini harus didukung penjelasan mengapa di setengah pertama masa kerjanya kemiskinan justru bertambah?

Kalau angka kemiskinan yang 10 juta jiwa ini dibagi rata dengan jumlah desa pesisir, maka rata-rata kemiskinan di setiap desa mencapai hampir 1.000 jiwa. Angka 1.000 jiwa untuk ukuran nasional memang tidak seberapa, tetapi untuk ukuran desa angka ini merupakan angka yang sangat nyata, senyata orang yang menjalani dengan kualitas hidup yang semakin memprihatinkan.

Lain lagi kalau angka kemiskinan ini dibagi dengan periode 3 tahun, maka masyarakat miskin yang akan dientaskan pertahunnya mencapai 3,3 juta jiwa. Dengan perbandingan yang sangat kasar apabila tahun ini anggaran KKP untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir mencapai Rp. 130 miliar –dalam kerangka pembangunan jangka menengah untuk 2 tahun  berikutnya nilainya tidak jauh berbeda– maka porsi per orang miskin tidaklah cukup berarti untuk memperbaiki hidupnya karena besarnya hanya Rp. 39.000,- per tahun.

Memang anggaran tersebut tidak untuk dibagi-bagikan secara langsung, karena ada yang digunakan untuk belanja barang modal yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 1 tahun. Tetapi, joke dari sebagian orang  yang “mengerti” pelaksanaan anggaran dalam situasi kelembagaan yang lemah baik di pusat maupun di daerah, seringkali mengatakan bahwa anggaran itu lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin kalau dibagi secara langsung karena apabila diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa, manfaat terbesar bisa jadi tidak dinikmati oleh masyarakat miskin.

Masa tiga tahun untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir bukan masa yang panjang, tetapi masa yang super pendek untuk bisa menyelsaikannya. Apalagi kemiskinan masyarakat pesisir merupakan kolaborasi dari kemiskinan yang disebabkan oleh kerusakan sumberdaya alam, bargaining position dalam hal ekonomi dan pemerintahan yang lemah, serta kemiskinan kultural. Sehingga penyelesaiannya tidak hanya diterapi dengan metode ekonomi, tetapi juga membutuhkan pendekatan lingkungan dan sosial budaya. Semua itu menuntut ketersediaan anggaran yang besar serta kemampuan pemerintah untuk melakukan setiap kegiatan dengan baik dan benar.

Masih untuk menerawang sejauh mana optimisme pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan efektif, kita bisa melihat program andalan dari KKP khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan. Dalam siaran pers yang dimuat website resmi KKP tanggal 14 September 2011, disebutkan bahwa fokus peningkatan kesejahteraan nelayan pada tahun 2012 antara lain penyediaan kapal penangkap ikan dan alat bantu penangkapan, fasilitas permodalan, sertifikasi hak atas tanah, asuransi nelayan, pembangunan rumah nelayan ramah bencana, dan penyediaan sarana sistem rantai dingin.

Daftar kegiatan di atas, meskipun direncanakan untuk tahun depan tetapi sebagiannya bukan kegiatan yang benar-benar baru. Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, baik melalui penyediaan sarana prasarana penangkapan maupun dukungan modal, sudah bertahun-tahun dilakukan. Tetapi seperti dinyatakan Nikijulluw (2001), hasilnya seperti menabur garam di laut, hilang tidak berarti.

Kegiatan-kegiatan tersebut dipilih karena asumsi bahwa sumber daya ikan (SDI) di perairan Indonesia masih under exploited karena itu yang dipacu adalah peningkatan upaya penangkapan ikan. Tetapi, dapatkah diyakini bahwa semua perairan laut memiliki potensi SDI yang masih under exploited? Kalau kita membaca buku Menjala Ikan Terakhir yang diterbitkan Walhi, misalnya. Jelas-jelas menunjukkan betapa SDI Indonesia tidak semelimpah yang diduga dengan banyaknya wilayah perairan yang mengarah pada fully exploited dan over exploited.

Penilaian keliru akan status eksploitasi ini sangat berbahaya apabila digunakan sebagai asumsi untuk menjustifikasi kegiatan peningkatan upaya penangkapan ikan. Dalam kondisi yang over exploited, semua program yang memacu upaya penangkapan ikan malah akan menjerumuskan nelayan pada jurang kemiskinan yang semakin dalam.

Kalaupun SDI itu memang masih melimpah, yang paling mungkin adalah SDI di laut lepas, padahal komposisi armada perikanan Indonesia 64% perahu dengan tonase di bawah 5 GT. Perahu kecil seperti ini hanya aman beroperasi di perairan pantai. Bagi nelayan seperti ini, melimpahnya SDI di laut lepas tidaklah memiliki arti.

Sebagai contoh kasus, misalnya, kondisi nelayan dengan perahu bertonase 2 GT di Pantai Klatak Tulungagung dengan SDI yang diklaim tingkat pemanfaatannya baru mencapai 15-26%, hasil tangkapan ikan hanya mampu untuk meraih pendapatan sekitar Rp. 350 ribu per bulan atau Rp. 87.500,- per jiwa apabila dibagi dengan anggota keluarganya.

 Apa yang saya paparkan di atas, walaupun bernada skeptis, tetapi tetap memberikan apresiasi apabila kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya dari kalangan nelayan, dapat dientaskan melalui peningkatan hasil tangkapan ikan. Karena itu, perlu juga saya ingatkan bahwa ketika hasil tangkapan semakin banyak, nelayan tidak akan bisa terlepas dari hukum ekonomi yang menyebabkan harga akan turun. Sehingga tanpa perencanaan produksi yang baik, nelayan belum tentu lepas dari kemiskinan ketika hasil tangkapan sudah melimpah.

Di sinilah perlunya perencanaan produksi dan penentuan volume ikan yang diperjual belikan sehingga nelayan mendapatkan hasil penjualan terbesar. Tetapi. untuk bisa melakukannya perlu penelitian terhadap elastisitas permintaan dan penawaran hasil tangkapan ikan dalam satu wilayah pemasaran. Pekerjaan ini meskipun cukup sederhana, bukan berarti tanpa kesulitan karena data utama yang bersumber dari Tempat Pelelangan Ikan rentan mengakomodir banyak kepentingan. Hanya saja, untuk melindungi pendapatan nelayan, KKP harus tetap melakukannya secara berbarengan dengan perencanaan peningkatan hasil tangkapan ikan.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Anggota Koral APS


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: