Oleh: opiniperikanan | Desember 2, 2011

PENINGKATAN PRODUKSI LELE, (TIDAK SELALU) PENINGKATAN PENDAPATAN

PENINGKATAN PRODUKSI LELE, (TIDAK SELALU) PENINGKATAN PENDAPATAN

Oleh: Arif Sujoko*)

Pasar adalah pelayan yang rajin bagi si kaya,

namun tidak peduli terhadap si miskin.

(Heilbroner dan Thurow)

Para pembudidaya ikan hanya sebagai pelengkap penderita” itulah sepenggal kalimat yang diucapkan salah satu peserta dalam Seminar Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Perikanan 2011 yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung tanggal 16 November 2011. Peserta itu tampak begitu gusar ketika menyadari bahwa pembudidaya ikan hampir-hampir tidak memiliki nilai tawar dalam tata niaga hasil perikanan. Kitapun sepantasnya turut prihatin, terlebh lagi ketika mengetahui bahwa peserta yang mengucapkan pernyataan tersebut adalah adalah Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Sari, Pokdakan yang pada tahun 2011 ini menjadi Juara Pertama Penilaian Kinerja Pokdakan Tingkat Nasional.

Kenyataan bahwa pembudidaya ikan lele di Tulungagung sedang mengalami “kesulitan pemasaran” seharusnya menjadi pelajaran berharga karena hal ini terjadi justru ditengah rasa bangga kita bahwa produksi lele Kabupaten Tulungagung begitu melimpahnya. Hanya dalam kurun satu tahun, yaitu 2009 sampai dengan 2010 saja, produksi lele sudah meningkat 106,78 %, dan kini diperkirakan produksi lele tahun 2011 akan mencapai 1.400 ton.

Meningkatnya produksi lele dengan capaian yang boleh dikatakan “fantastis” selalu menjadi hiasan menarik di buku statistik sekaligus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan perikanan, inilah yang kemudian memacu banyak pihak untuk terus menggenjot produksinya. Tetapi, kalau pertumbuhan produksi yang pesat ini tidak didukung dengan tata niaga yang adil, maka pembudidaya ikan lele tidak akan menikmati peningkatan pendapatan, malah bisa jadi akan gulung tikar.

Agar kita tetap waspada, tengoklah kolapsnya budidaya ikan patin di salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi pada awal tahun 2010, sebuah potret kegagalan pembangunan perikanan budidaya justru di tengah keberhasilan produksi ikan yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu pergeseran paradigma pembangunan perikanan dari sekedar peningkatan produksi menjadi penentuan produksi optimal untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan.

Dalam hal ini, upaya peningkatan pendapatan tidak hanya dicapai dengan pengaturan produksi saja, tetapi juga dibarengi penguatan posisi tawar (bargaining possition) pembudidaya ikan dibanding pelaku usaha lainnya dalam rantai tata niaga. Sebagaimana umum diketahui, banyak pembudidaya ikan lele skala kecil secara sendiri-sendiri langsung berhadapan dengan pedagang ikan yang relatif kuat secara ekonomi.

Akibat cara pemasaran yang tercecer tersebut, pembudidaya ikan hanya berperan sebagai penerima harga (price taker) sehingga berapapun harga yang disodorkan oleh pedagang ikan, pembudidaya harus menerima karena dalam jangka waktu relatif pendek mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menjual ikannya. Sebaliknya, pedagang ikan jelas memiliki bargaining position yang kuat dan karena perannya sebagai penentu harga (price maker) maka surplus ekonomi yang diterimanya, jauh lebih besar daripada surplus ekonomi yang dinikmati pembudidaya. Inilah dampak negatif yang akan kita dapatkan  ketika menyerahkan sepenuhnya pelaku ekonomi lemah ke dalam mekanisme pasar.

Dengan posisi seperti ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus aktif membina dan mendorong pembudidaya untuk bersatu, baik dalam bentuk asosiasi atau koperasi, sehingga semua pembudidaya ikan lele terwadahi dalam satu organisasi. Organisasi inilah yang meminjam istilah Kwik Kian Gie  kemudian berperan sebagai single seller sehingga bargaining possitionnya juga relatif seimbang dengan pedagang ikan. Ketika single seller yang pada dasarnya merupakan penyatuan perilaku ekonomi pembudidaya ikan ini sudah terbentuk, bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung mereka berperan aktif melakukan pengumpulan data terkait budidaya lele, meliputi data produksi, harga, kebutuhan konsumen, dan elastisitas harga.

Pada tahapan lebih lanjut, data yang terkumpul merupakan bahan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan target produksi, sekali lagi bukan target produksi sebanyak-banyaknya, tetapi target produksi optimal yang mampu memberikan total pendapatan terbesar bagi pembudidaya ikan. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Contoh berikut merupakan teladan yang baik, bahwa terkadang pendapatan terbesar tidak diperoleh dari produksi maksimal.

Anggap saja, ketika produksi lele mencapai 1.300 ton, harga lele adalah Rp 8.000,- per kilogram dan seandainya produksi dikurangi hingga 1.000 ton saja, maka harga lele adalah Rp. 11.000,- per kilogram. Perubahan produksi dan harga ini merupakan petunjuk bahwa total pendapatan dari produksi 1.300 ton lele adalah Rp. 10,4 milyar. Nilai ini justru di bawah total pendapatan apabila produksi lele hanya 1.000 ton, yaitu 11 milyar. Kondisi inilah yang saya maksudkan bahwa peningkatan pendapatan bisa jadi tidak dihasilkan dari produksi terbesar.

Data di atas memang sekedar contoh dan tentu saja tidak mungkin sebagai dasar dari suatu kebijakan pembangunan, tetapi sebagai suatu model, ilustrasi di atas merupakan gambaran betapa pentingnya keberadaan suatu data sebagai bahan untuk membuat kebijakan. Apa yang saya uraikan secara ringkas, tentang penetapan target produksi optimal untuk memaksimumkan pendapatan ini dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai kebijakan kuota produksi.

Tetapi, kebijakan ini bukan tanpa kekurangan, karena kebijakan kuota produksi adalah kebijakan jangka pendek untuk melindungi pembudidaya ikan dari ketidakadilan tata niaga atau ketika pasar sudah jenuh dengan suatu produk, dalam hal ini adalah ikan lele. Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus berinisiatif untuk membuka pasar yang lebih luas. Tidak perlu jauh-jauh, cukup pasar internal saja, yaitu masyarakat Kabupaten Tulungagung sendiri yang masih prospektif untuk dibidik melalui peningkatan konsumsi ikan. Mengingat pada tahun 2010, angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Tulungagung hanya 24 kilogram, jauh di bawah standar yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu 30,1 kilogram per kapita per tahun.

Walaupun masih prospektif, upaya membidik pasar internal bukan hanya pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui apa yang populer disebut Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang seringkali bersifat event saja. Hal yang lebih mendasar dari kegiatan tersebut adalah upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan daya beli seluruh masyarakat Tulungagung. Karena tanpa peningkatan daya beli, semua himbauan, ajakan dan promosi makan ikan hanya akan dilihat serta didengar tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Namun, apabila upaya menambah permintaan pasar untuk ikan lele ini gagal, maka tahap lanjutan dari penentuan kuota produksi lele yang terkadang menyebabkan sebagian kolam tidak difungsikan untuk budidaya lele adalah diversifikasi komoditas budidaya lainnya. Tetapi sejak dini telah dilakukan pengaturan produksi optimal, sehingga sengkarut tata niaga lele ini tidak terulang pada komoditas baru yang dibudidayakan.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Anggota Koral APS


Responses

  1. Setuju…. memang kita sering kali latah dan tidak kritis terhadap suatu program. Kenapa kita harus ekspolitasi sumberdaya lebih besar jika, pendapatan yang diperoleh lebih kecil. Akan tetapi penetapan kuota juga perlu kehati-hatian, karena harus mempertimbangkan skala usaha minimal untuk dapat menguntungkan.
    Untuk Kab. Tulungagung disamping menggenjot konsumsi dalam daerah, juga perlu perluasan pasar dan promosi yg bisa sj dilakukan oleh suatu Badan/Lembaga yg mempunyai fungsi menyampaikan informasi pasar kepada pelaku usaha (pembudidaya) dan mempromosikan produk yg dihasilkan ke konsumen. Hal ini sudah menjadi rekomendasi kami pada saat tugas lapangan di Kab. Boyolali dalam rangkaian Diklatpim IV KKP.

    Salam ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan …..

  2. Kadang Pemerintah Kabupaten atau Propinsi hanya berpacu pada angka-angka produksi, tanpa dilihat imbasnya atau pengaruhnya pada peningkatan pendapatan pembudidaya ikan. Mereka mungkin tidak tahu dan tidak akan pernah mau tahu bagaimana kesulitan-kesulitan pembudidaya ikan untuk mengelola bisnis ikannya, bagaimana kesulitannya pembudidaya ikan kala harga pakan yang semakin tinggi, setelah panen pun masih dihadapkan pada kesulitan pemasarannya, kalau ada pedagang yang minat pun pasti minta harga yang rendah. Kalau seperti itu kapan pembudidaya ikan untungnya? Pemerintah dalam hal ini Dinas pun hanya serentak memperhatikan mereka kala ada penilaian or kunjungan dari Bupati atau dari Propinsi. Hanya kamuflase saja. Sungguh sangat ironis……

  3. Kok gk ada solusiny too

    • Terima kasih komentarnya. Kalau saudara cermati mulai paragraf ke-8 hingga akhir kan penuh dengan tawaran solusi, kalau belum cukup apa ada solusi yang lebih baik lagi menurut Saudara?

  4. Memang benar dalam bisnis perikanan khususnya untuk ikan lele masih banyak terdapat praktek mafia yg dalam hal ini berperan sebagai tengkulak. Tengkulak biasanya memainkan harga dengan memanfaatkan situasi dan kondisi. Apabila terjadi surplus mereka menekan atau menurunkan harga jual ikan dari petani. Sehingga harga ikan menjadi rendah dan keuntungan menjadi kecil bahkan petani masih merugi. Karena tidak sebanding dengan cost produksinya.
    Oleh karena itu maka solusi bagi petani adalah para petani ikan agar membentuk perkumpulan dan kelompok yg memiliki 1 visi dan misi untuk memajukan petani ikan. Sehingga rantai distribusi ikan dari petani ke konsumen bisa dipotong dan tengkulak tidak bisa ikut campur. Sedangkan untuk pemerintah agar memfasilitasi dengan membuat semacam pasar khusus ikan yg bisa mempertemukan petani langsung ke konsumennya. Selain itu pemerintah juga membantu dalam pengadaan pakan yg murah dalam hal ini memfasilitasi pengadaan mesin pakan ikan, dan bahan baku pakan ikan yg murah. Sehingga bisa menurunkan angka produksi usaha budidaya ikan lele ini. Petani Ikan akan sejahtera dan usaha budidaya ikan ini gag akan dianggap sebelah mata lagi oleh sebagian masyarakat di Indonesia apabila para petani hidup makmur dan sejahtera…

    Amin…

    M.Riski Maulana


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: