Oleh: opiniperikanan | Desember 21, 2011

ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN KABUPATEN

ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN KABUPATEN*)

Oleh: Kiagus Abdul Aziz**)

Pak Arif,

Senang sekali saya bersahabat dengan Pak Arif yang selalu peduli akan pentingnya merawat silaturrahmi. Lebih senang lagi karena Pak Arif telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menabung pahala lewat penyebaran ilmu yang dititipkan Allah kepada saya  (“wa ammaa binikmati robbika fahaddith“; dan segala ni’mat dari Tuhanmu, lalu beritakan, QS 93:11).

Ikan yang hidup di dalam air itu bergerak kesana kemari, yang kita tidak tahu persis dan tidak mampu mengamatinya kapan dan kemana ikan itu pergi. Yang dapat kita duga adalah ikan itu diatur oleh Yang Maha Mengatur,  jalan-jalan untuk kepentingan menjamin kelangsungan hidupnya dan generasi berikutnya. Dengan kata lain, ikan itu kemungkinan besar jalan-jalan untuk mencari makan, untuk melepas turunannya di tempat yang aman dan menghindari perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupannya.

Ikan untuk hidup perlu makan. Ikan berada di satu tempat karena tempat itu menyediakan makanan yang cocok untuk ikan tersebut. Makanan yang sama cenderung akan ditemukan di lokasi yang memiliki ciri fisik-kimiawinya yang sama, sering disebut sebagai ekosistem. Ekosistem tempat ikan tersebut mencari makan disebut juga sebagai daerah mencari makan (feeding ground). Daerah mencari makan yang memiliki kesamaan ciri fisik-kimiawinya tidak dibatasi oleh batas administratif suatu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Karena itu ikan itu bukan milik suatu desa, ….. atau negara. Karena itu batas administratif tidak bisa dijadikan satuan wilayah untuk keberadaan ikan tertentu.

Penguasa kabupaten, seandainya ia memahami ilmu menghitung ikan di laut,  misalnya, tak bisa menghitung berapa banyak ikan yang berada di kabupatennya. Ikan yang hari ini ada di kabupatennya, besok atau bulan depan sudah berada di kabupaten lain. Jadi satuan wilayah untuk ikan adalah sejauh mana ikan itu menyebar atau disebut juga sebagai wilayah sebar. Wilayah sebar ini memiliki ciri fisik-kimiawi yang sama sering juga disebut sebagai ekosistem. Jadi satuan wilayah untuk ikan hendaklah dibatasi berdasarkan ekosistem bukan batas administratif.

Beberapa jenis ikan utama, misalnya, menyebar di seluruh kawasan Laut Jawa. Inilah yang selanjutnya dikenal sebagai WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan)  Laut Jawa (WPP-RI 712). Mengapa menggunakan  angka 71 ini? Dalam tatanan perikanan dunia, FAO membagi perairan laut Indonesia menjadi dua. Sebagian (Selat Malaka dan Samudera Hindia) ditetapkan oleh FAO masuk ke Wilayah dengan Kode Area 51 dan yang lainnya masuk ke Wilayah dengan Kode Area 71. Digit ketiga ditetapkan menurut pembagian WPP di Indonesia, sehingga perairan laut Indonesia dibagi menjadi WPP-RI 511, 512 dan 513 serta WPP-RI  711,712,713,714,715,716,717 dan 718.

Wilayah sebar ikan tidak saja wilayah mencari makan, tapi juga wilayah pemijahan (spawning ground) dan wlayah asuhan (nursery ground). Wilayah menangkap ikan hendaknya dilakukan hanya di tempat ikan dewasa mencari makan. Karena itu jika ada aktifitas penangkapan di satu wilayah mencari makan (feeding ground) wilayah itu disebut juga sebagai wilayah penangkapan ikan (fishing ground). WPP bukan harga mati. Jika nanti ada bukti ilmiah yang mengungkap bahwa ikan-ikan utama di Laut Jawa menyebar juga sampai ke perairan Laut NTB, misalnya, maka luasan WPP ini harus dikoreksi.

WPP merupakan satuan pengelolaan. Pengelolaan bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan yang berarti pula menjamin keberlangsungan kegiatan usaha perikanan di satu wilayah. Jadi ikan yang berada di satu WPP pengelolaannya hendaklah disepakati bersama oleh masyarakat perikanan yang berada di daerah yang membatasi WPP tersebut. Izin menangkap ikan adalah salah satu alat pengelolaan. Oleh karena itu berapa banyak izin penangkapan yang boleh dikeluarkan hendaklah ditetapkan berdasarkan WPP.

Jika satu satuan pemerintahan, misalnya kabupaten, menetapkan sendiri jumlah izin penangkapan yang diterbitkan sesuai dengan “perkiraan potensi” yang dimilikinya menurut versi kabupaten tersebut, ini berpeluang menimbulkan konflik dengan kabupaten lain yang berada di WPP yang sama. Seandainya nelayan di kabupaten tersebut menangkap ikan yang sedang melintas di wilayahnya lebih banyak dari “seharusnya yang boleh ditangkap”, kabupaten lainnya akan merasakan akibatnya, kehilangan ikan yang biasanya dapat ditangkap di wilayah kabupatennya.

Makin banyak kabupaten yang “mengelola” sesuai dengan keinginannya sendiri yang umumnya ingin mendapatkan tangkapan yang lebih banyak, makin besar kemungkinan terjadi akumulasi yang menyebabkan tangkap lebih (overfishing), makin besar pula peluang kebangkrutan perikanan di WPP tersebut.

Sekarang izinkan saya menjawab pertanyaan Pak Arif. Jawaban ini mungkin saja salah. Jika nanti Pak Arif menemukan bukti ilmiah bahwa jawaban ini salah, mari kita perbaiki sama-sama. Dengan cara inilah kita akan dapat memperkaya ilmu berdasarkan kebenaran ilmiah.

1. Apakah dari estimasi berdasarkan WPP tersebut tidak mungkin dibuat perkiraan sangat kasar untuk potensi laut yang lebih kecil, misalnya kewenangan provinsi atau kabupaten?

Tidak mungkin. Potensi yang ada di kabupaten sangat dinamis, berubah setiap saat karena ikannya sering keluar masuk kabupaten tersebut. Potensi di satu WPP relatif lebih stabil karena ikannya hanya  bergerak di dalam WPP tersebut. Karena itu secara ilmiah dan menurut UU 31/2004 dan UU 45/2009, kabupaten tidak punya kewenangan untuk menetapkan sendiri  potensi ikan di kabupatennya.

2. Bagaimana suatu kabupaten (Wilayah saya (Arif Sujoko-ed) adalah Tulungagung yang berada di WPP 573) mengoperasionalkan Kep Men tersebut untuk menentukan jumlah tangkap yang diperbolehkan?

Untuk mengoperasikan Kep. Men KP Nomor KEP 45/ MEN/ 2011, dalam kasus Kabupaten Tulungagung, semua provinsi yang membatasi WPP 573 hendaklah bersepakat menetapkan pembagian kewenangan untuk masing-masing provinsi. Kemudian semua kabupaten pesisir di satu provinsi hendaklah bersepakat membagi kewenangan yang merupakan  jatah provinsinya menjadi kewenangan masing-masing kabupaten di provinsinya. FKPPS (Forum Komunikasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan) yang dilakukan 2 tahun sekali untuk tingkat nasional dan setiap tahun untuk tingkat WPP merupakan wadah untuk menetapkan kesepakatan tersebut. Sayangnya FKPPS ini tidak dimanfaatkan dengan mangkus dan sangkil.

Apa yang dapat digunakan sebagai dasar pembagian kewenangan, dalam hal ini, pembagian jatah penerbitan izin penangkapan, antara lain adalah:

(1)    Luas perairan laut yang dimiliki masing-masing provinsi/kabupaten.

(2)    Jumlah armada perikanan yang dimiliki masing-masing provinsi/kabupaten.

(3)    Jumlah nelayan yang dimiliki masing-masing provinsi/kabupaten.

(4)    Jumlah investasi terkait prasarana perikanan tangkap yang telah ditanam oleh masing-masing provinsi/ kabupaten.

(5)    Dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan perikanan yang mungkin berbeda antar WPP.

Mudah-mudahan jawaban ini sedikit memberikan pencerahan kepada Pak Arif. Jika Pak Arif setuju dengan pendapat saya ini, sebarkan ke setiap pihak yang peduli dan/ atau para pemangku kepentingan dalam masalah pengelolaan perikanan.

Wassalamu’alaikum WR. Wb.,

Aziz

*) Artikel ini merupakan jawaban penulis atas pertanyaan yang saya (Arif Sujoko) kirimkan melalui surat elektronik.

**) Pakar Statistik Perikanan IPB, anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: