Oleh: opiniperikanan | Januari 26, 2012

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Anti Pembangunan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Anti Pembangunan

OLEH ARIF SUJOKO

“Dalam bidang ekonomi, negara berusaha mengurangi makin

membesarnya jurang antara orang-orang kaya dan miskin”

(Arief Budiman)

Kalau kita mencermati jenis kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota (DKP), ada dua kegiatan yang barangkali setiap tahun di selenggarakan, yaitu kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan dan kegiatan pembinaan atau turunannya yang intinya adalah transfer informasi beserta pengetahuan. Apakah dengan diselenggarakannya dua jenis kegiatan tersebut berarti DKP telah melakukan pembangunan?

Jawabannya belum tentu, bahkan apabila kedua kegiatan di atas diselenggarakan tanpa suatu ideologi pembangunan yang benar, hasil akhirnya, seperti dikatakan Michael P. Todaro, adalah suatu proses yang anti pembangunan. Bagaimana suatu kegiatan DKP yang telah menghabiskan banyak tenaga dan biaya malah dikategorikan sebagai proses yang anti pembangunan?

Untuk memberikan jawaban yang tepat, terlebih dahulu kita perlu memahami suatu model ideal dari pembangunan dan suatu ukuran –setidaknya yang paling sederhana– untuk menyatakan bahwa proses tersebut dapat diartikan sebagai pembangunan atau malah sebaliknya, anti pembangunan. Sebagian pemikir ekonomi pembangunan, seperti Montek S. Ahluwalia dan Hollis Chenery, misalnya, memandang suatu keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Tetapi menurut mereka, keberhasilan suatu proses pembangunan hanya terjadi apabila porsi terbesar dari pertumbuhan ekonomi terjadi pada masyarakat lapisan terbawah. Sebaliknya pembangunan dianggap gagal atau disebut anti pembangunan, apabila pertumbuhan ekonomi tersebut hanya terjadi pada masyarakat lapisan atas sehingga semua kegiatan yang dijalankan malah memicu munculnya poverty gap yang semakin lebar.

Dengan pisau analisis pembangunan yang dikemukakan oleh Ahluwalia dan Chenery, kita bisa menduga apakah akhir dari semua kegiatan DKP, khususnya pemberian bantuan dan pembinaan tersebut, cenderung menuju proses pembangunan atau anti pembangunan?

Kita bisa mulai menganalisis dengan terlebih dahulu melihat bahwa kegiatan DKP bersumber dari kondisi kelangkaan sumberdaya (resource scarcity). Artinya, meskipun kegiatan di atas dilakukan setiap tahun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut mampu menjangkau semua masyarakat perikanan, pun seandainya semua kegiatan yang identik dari sumber anggaran provinsi maupun kementerian digabung maka jangkauannya bagi masyarakat perikanan di kabupaten/ kota tidak akan melebihi 10%. Sumberdaya yang terbatas inilah yang harus didistribusikan kepada masyarakat perikanan sehingga pemilihan target distribusi yang benar merupakan titik pangkal yang akan memasukkan kegiatan ini ke dalam proses pembangunan atau anti pembangunan.

Di titik ini biasanya kalangan birokrasi yang harus membagi sumberdaya yang terbatas tersebut tidak memahami fungsi pemerintah dalam suatu sistem ekonomi sehingga kerap kali peran yang salah justru diambil dan dilaksanakan. Memang hidup sehari-hari sepertinya hanya mengalir saja tanpa harus mengerti sistem ekonomi apa yang dominan bekerja. Tetapi dengan memetakan filsafat dasar manusia, kita akan mendapatkan realitas bahwa masyarakat kita tersusun dari manusia yang dikendalikan oleh kepentingannya sendiri yang merupakan cirri masyarakat kapitalis. Kita juga melihat betapa mekanisme pasar yang nyaris tanpa pengaturan bekerja di semua sektor kehidupan, termasuk perikanan. Oleh karena itu tidak salah kalau dinyatakan bahwa kita hidup dalam sistem kapitalisme.

Karena kita tidak pernah sadar bahwa kapitalisme sudah mencengkeram kehidupan, kitapun tidak mengerti ekses negatif yang ditimbulkannya berupa kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Di sinilah pemerintah yang sumber dayanya sangat terbatas tersebut seharusnya memberikan pembelaan kepada masyarakat yang secara ekonomi telah gagal bersaing dalam mekanisme pasar bukan malah memberikan subsidi kepada lapisan masyarakat yang sudah kaya.

Lantas, apakah DKP dalam program bantuan sarana dan prasarana serta pembinaan tersebut telah memilih masyarakat perikanan yang secara ekonomi berada pada lapisan terbawah? Saya tidak bisa menjawabnya dan memang lebih tepat kalau setiap DKP yang memberikan jawaban. Di sini saya hanya akan membuat asumsi pesimis agar kita semua waspada bahwa kekeliruan menetapkan masyarakat sasaran pembanguan, tidak hanya membuat sumberdaya DKP yang terbatas tersebut mengalami pemborosan, yang lebih buruk dari itu DKP justru menciptakan suatu proses yang anti pembangunan.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, dalam suatu kelembagaan birokrasi yang lemah, banyak kepentingan yang bermain dalam penetapan masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Apabila hal ini terjadi bersamaan dengan terjadinya ‘persekutuan’ antara pemilik modal dengan pemilik kekuasaan sebagaimana lazim terjadi pada kapitalisme di negara berkembang maka penentuan masyarakat yang akan menerima bantuan maupun pembinaan tidak hanya menjadi domain DKP, tetapi juga menjadi ajang adu kuat unsur-unsur lain dalam lingkungan politik.

Akibatnya, bantuan sarana dan prasarana usaha rentan jatuh ke tangan masyarakat perikanan yang secara ekonomi sudah sejahtera bahkan bisa jadi sangat dominan. Dengan bantuan ini, usahanya terus berkembang semakin besar, perekonomian mereka juga tumbuh pesat dengan meninggalkan lapisan miskin dari masyarakat perikanan.

Demikian juga dalam sosialisasi dan pembinaan, mereka yang sudah dianggap pengusaha perikanan atau bahkan tokoh perikanan menempati urutan teratas dalam prioritas pembinaan, akibatnya bukan hanya bantuan modal fisik yang menyebabkan mereka semakin kaya, distribusi informasi yang tidak adil ini juga tidak kalah besarnya sebagai penyebab ketimpangan pendapatan dalam sektor yang sama.

Apakah keadaan ini yang akan kita jadikan model pembangunan untuk masyarakat? Kita memberikan dukungan total kepada mereka yang sudah kaya, sekaligus meninggalkan si miskin yang kita anggap malas dan bodoh berjuang sendirian dalam kapitalisme tanpa memperoleh bagian dari distribusi modal material dan intelektual. Padahal, kalau kita memahami kedudukan pemerintah dalam sistem kapitalisme, seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin karena merekalah yang paling berhak merasakan manfaat dari pembangunan.

Tentu kita tidak mengharapkan gambaran proses anti pembangunan tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tetapi akan lebih baik kalau kita berusaha mengukur apakah semua yang telah dilakukan merupakan refleksi pembangunan atau anti pembangunan. Untuk keperluan ini kita membutuhkan alat ukur yang tidak bias sehingga dalam konteks ini –sebagaimana disampaikan Andi Hakim Nasoetion– peran statistik menjadi sangat penting untuk mengevaluasi jalannya pembangunan.

Bagaimana pendapat Anda?

Arif Sujoko

Anggota KORAL APS, pemerhati kebijakan kelautan dan perikanan


Responses

  1. Setuju, Mas. Dinas sebagai kaki tangan Pusat dalam meneruskan kegiatan pembangunan di daerah seharusnya berfokus pada pembangunan masyarakat yang marginal (baca=miskin) tetapi karena adanya dorongan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui suksesnya tujuan pemberian bantuan membuat Penentu Kebijakan tidak berani mengambil resiko memberikan bantuan pada masyarakat marginal langsung melainkan dalam bentuk kelompok kelompok yang notabene dikuasai perorangan yang sudah kaya. seharusnya juga pemberian bantuan itu tidak bersyarat hanya untuk kelompok saja karena kenyataan di dunia perikanan, masyarakat marginal dalam sosiologinya bekerja sendiri-sendiri. itulah mengapa mereka yang marginal akan makin marginal. tidak pernah orang yang lemah mampu berpikir untuk melakukan kecurangan seperti akal-akalan untuk membentuk kelompok. tidak. yang mampu itu adalah orang yang sudah cukup sukses. sehingga bantuan disini makin membuat kaya yang kaya, sedang yang miskin tetaplah miskin. dinas disini mempunyai para pegawai sebagai mata pisau untuk mengiris dan menggolongkan seharusnya. menggolongkan yaitu memisahkan masyarakat mana yang bisa dan pantas dibantu dan masyarakat mana yang tidak pantas dibantu. sayang terkadang pisau yang tumpul tidak bisa bekerja secara sempurna. maka yang terjadi (lagi-lagi) potongan yang tidak sempurna dari pisau yang tumpul.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: