Oleh: opiniperikanan | Maret 27, 2012

RPJMD Sektor Kelautan dan Perikanan: Sebuah Pemikiran Pembangunan

RPJMD Sektor Kelautan dan Perikanan: Sebuah Pemikiran Pembangunan

OLEH ARIF SUJOKO

Jangka waktu satu tahun terkadang berjalan begitu cepat, khususnya untuk menentukan strategi pembangunan yang sangat mendasar seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, sebelum hiruk pikuk pilkada dimulai barangkali kita perlu mengingat bahwa RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2009–2013 sebentar lagi akan segera berakhir.

Mumpung masih tersedia waktu, kita perlu membahas seperti apa kira-kira RPJMD yang baru, yaitu RPJMD Tahun 2014-2018. Apa manfaatnya membahas RPJMD saat ini, bukankah RPJMD tersebut baru berlaku dua tahun lagi? Mungkin sebagian masyarakat akan bertanya seperti itu. Tetapi harus kita sadari, tahun depan gemuruh pilkada pasti akan mengalahkan isu apapun dalam pemberitaan media masa sehingga sangat sulit untuk membuka ruang diskusi tentang pembangunan yang bermakna.

Di lain sisi, kalau pemikiran tentang isi RPJMD ‘bayangan’ yang akan kita bicarakan ini bisa menjadi konsep ideal pembangunan, masyarakat luas akan cukup memiliki pengetahuan untuk menakar apakah calon kepala daerah yang akan berkampanye itu memiliki program yang sama, atau lebih baik atau justru lebih buruk daripada RPJMD ‘bayangan’. Dengan pengetahuan ini, meminjam istilah Andi Hakim Nasoetion, masyarakat tidak akan menjadi papan selancar politik belaka.

Saya tidak akan mengupas seluruh program dalam RPJMD, tetapi yang saya uraikan sebatas program yang termasuk Urusan Kelautan dan Perikanan sebagaimana bidang kajian saya dalam satu dasa warsa terakhir. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2008  tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, urusan kelautan dan perikanan memiliki empat program, yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Apakah keempat program tersebut harus dipertahankan dalam RPJMD 2014-2018? Kita tidak dapat mengatakan ya atau tidak tanpa terlebih dahulu mengetahui permasalahan di bidang kelautan dan perikanan saat ini, outcome  yang diharapkan dari program tersebut dan tentu saja kegiatan indikatif dalam suatu program.

Refleksi Kebelakang

Tanpa mengurangi apresiasi kita terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, masih terbuka kesempatan untuk mencari hubungan logis antara sasaran program dengan kegiatan indikatifnya, termasuk juga mengevaluasi tepat tidaknya outcome  dari program tersebut. Dalam hal ini saya akan membahas dua program saja karena merupakan bagian dari empat core business sektor kelautan dan perikanan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap memiliki outcome ‘meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan ikan’. Outcome  tersebut diharapkan dapat dicapai melalui sinergitas kegiatan indikatif Fasilitasi Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan. Penempatan outcome  ‘meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan’ sebenarnya terlalu meluas dari ranah perikanan tangkap. Perlu diketahui bahwa sumber daya kelautan terdiri dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan. Dari dua sumber daya tersebut hanya sumber daya ikan yang semestinya menjadi ranah perikanan tangkap.

Program selanjutnya adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang memiliki outcome  ‘meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani ikan’. Program ini memiliki kegiatan indikatif pengembangan bibit unggul dan pembinaan kelompok. Penggunaan kata “kesejahteraan” sebagai ukuran kinerja program memang sangat menarik, tetapi ketika harus mempertanggungjawabkan capaian outcome  ini kata “kesejahteraan” ternyata sulit untuk diukur apalagi sekedar dihubungkan dengan program sektoral semisal Pengembangan Budidaya Perikanan. Konkritnya bisa Anda bayangkan, apakah ketika bibit unggul sudah berkembang dan kelompok juga telah terbina, kesejahteraan pembudidaya ikan akan diperoleh? Jawabannya belum tentu karena kesejahteraan itu memiliki dimensi yang luas sebagaimana pernah dikaji oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen dan Jean Paul Fittousi –dua nama pertama adalah peraih nobel ekonomi.

Meskipun dua program tersebut kurang tepat dari sisi perencanaan tentunya kita berharap bahwa pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik. Tetapi, dengan mengadopsi pernyataan Y.B. Mangunwijaya, bisa saja kita tanyakan kepada masyarakat, pilih mana perencanaan yang benar tetapi pelaksanaannya salah atau perencanaan yang salah tetapi pelaksanaannya benar? Tentu kebanyakan orang akan memilih yang kedua. Walaupun demikian banyak juga para birokrat yang merasa bahwa perencanaan dan pelaksanaannya sudah benar, hanya saja masyarakat sering merasa sebaliknya, perencanaannya salah terlebih lagi pelaksanaannya.

Menatap Masa Depan

Lantas bagaimana struktur urusan kelautan dan perikanan dalam RPJMD 2014-2018 yang secara perencanaan memiliki landasan ilmiah dan secara pelaksanaan masih bisa diimplementasikan. Langkah pertama adalah identifikasi permasalahan dalam 4 core business sehingga program yang akan disusun merupakan penyelesaian dari permasalahan.

Core business pertama adalah perikanan tangkap. Subsektor perikanan tangkap memiliki permasalahan strategis berupa gejala tangkap lebih (over fishing) di perairan pantai. Salah satu penyebabnya adalah konsentrasi armada perahu perikanan sekitar 93% nya melakukan penangkapan di perairan pantai padahal sumber daya ikan di perairan pantai relatif sedikit dan sangat labil sifatnya. Apa yang akan dilakukan subsektor perikanan tangkap untuk menyelesaikan masalah di atas? Jawabannya adalah restrukturisasi armada perikanan, yaitu mengurangi armada perahu dengan tonase dibawah 10 GT dan menggantinya dengan kapal besar dengan tonase diatas 30 GT. Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan sebagaimana kegiatan indikatif dalam RPJMD 2009-2013 tanpa restrukturisasi armada hanya akan membawa nelayan dalam kondisi yang semakin mengenaskan dalam jangka panjang. Oleh karena itu Program Pengembangan Perikanan Tangkap lebih tepat apabila memuat kegiatan indikatif Restrukturisasi Armada Perikanan dan Pengaturan Penangkapan Ikan sehingga sinergitas dari berfungsinya output kegiatan ini dapat mewujudkan outcome ‘ meningkatnya produksi perikanan tangkap secara lestari’.

Core business kedua adalah perikanan budidaya. Dalam subsektor ini permasalahan strategis bukan lagi kesulitan memproduksi ikan budidaya, tetapi lebih ke arah kemandirian dalam mencukupi kebutuhan benih dan tekanan harga pakan buatan. Jumlah pembenih ikan konsumsi di Kabupaten Tulungagung secara relatif hanya 7% dibanding dengan jumlah pembudidaya ikan konsumsi, dengan kondisi seperti ini kebutuhan benih ikan konsumsi sebagian besar harus dicukupi dari luar kota sehingga potensi ekonomi justru mengalir ke kota-kota tetangga. Demikian juga pakan buatan, hampir semua pembudidaya ikan merasa betapa beratnya biaya pakan buatan sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk merancang kegiatan produksi pakan buatan yang cukup murah tetapi berkualitas. Perilaku ekonomi pemerintah seperti ini dijelaskan dengan baik oleh Stiglitz dalam bukunya, Whither Socialism. Dengan melihat permasalahan tersebut, Program Pengembangan Perikanan Budidaya dapat mengusung outcome ‘meningkatnya efisiensi produksi perikanan budidaya’ dengan kegiatan indikatif berupa Penyediaan Sarana Produksi yang Terjangkau dan Pengembangan Sistem Perbenihan.

Core business ketiga adalah subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Di Kabupaten Tulungagung, patut diduga bottle neck dari keberhasilan produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah pemasaran hasil perikanan. Dalam subsektor ini permasalahan utama adalah bargaining position nelayan/ pembudidaya ikan yang relatif lemah dibanding pedagang ikan dan tingkat konsumsi ikan sebagian besar masyarakat yang agaknya masih rendah. Peningkatan posisi tawar dapat dilakukan dengan cara membuat organisasi nelayan/ pembudidaya ikan yang berperan sebagai single seller produk perikanan. Sedangkan peningkatan konsumsi erat kaitannya dengan penyediaan produk perikanan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. Dari uraian di atas Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan lebih tepat memiliki outcome ‘terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan pada tingkat harga yang optimal’. Sedangkan kegiatan indikatif strategis berupa Penerapan Manajemen Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Luas. Kata ‘luas’ perlu ditekankan untuk menghindari model Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang terkadang lebih bernuansa event elitis.

Core business keempat adalah subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Masalah di subsektor ini jauh lebih besar dan beragam karena cenderung bernuansa sosial ekonomi daripada teknis kelautan dan perikanan. Tetapi kalau harus memilih akar masalah yang masih mungkin dikalkulasikan adalah kerusakan sumber daya hayati yang diduga disebabkan oleh  kerusakan lingkungan disepanjang daerah aliran sungai, penambangan pasir ilegal, dan pengelolaan sumber daya ikan yang belum baik dalam satu wilayah pengelolaan. Kelestarian sumber daya hayati di kawasan pesisir merupakan jaminan keberlangsungan hidup nelayan dalam jangka panjang karena itu sudah waktunya dilakukan upaya pelestarian melalui Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program ini memiliki outcome  ‘meningkatnya kelestarian sumber daya hayati kelautan dan pesisir’ melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Pengembangan Usaha Mayarakat.

Program terkait Urusan Kelautan dan Perikanan di atas merupakan pintu diskusi untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Program tersebut hanyalah alternatif penyelesaian dari masalah strategis di setiap subsektor, namun bukan berarti bahwa permasalahannya sebatas yang tertulis di atas. Karena permasalahan yang ada sangat banyak dan saling kait-mengkait. Hanya saja permasalahan di atas adalah permasalahan yang cukup mendasar, setidaknya menurut saya.

Bagaimana pendapat Anda?

Arif Sujoko, Pemerhati Kebijakan Kelautan dan Perikanan  

Sumber: Surat Kabar KORAN edisi 9/ 18-25 Maret 2012


Responses

  1. Sesuai fokus saya, maka saya komentar tentang perikanan budidaya. Benar sekali bahwa faktor efisiensi faktor produksi perlu mendapat perhatian ke depan supaya produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global. Penggunaan benih bermutu menurut pakar dapat meningkatkan 30 % produksi. Penggunaan vaksin yang sesuai dapat meningkatkan 15 %, sehingga dengan menggunakan benih yang bermutu dan telah divaksin maka akan dimungkinkan peningkata produksi perikanan budidaya sekitar 45%.

    Sedangkan urusan pakan perlu pengembangan penelitian untuk meningatkan efisiensi dan menemukan substitusi tepung ikan sebagai sumber protein. Semoga ………

    Terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan, untuk dokumen perencanaan seperti RPJMD mungkin harus memuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) karena sudah ada aturan tentang kajian ini. Kajian ini analogi AMDAL pada proyek-proyek. Ini bisa menjadi saran yang berharga bagi lingkungan hidup ………..

  2. Tks masukannya, untuk KLHS sepertinya menarik dipelajari…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: