Oleh: opiniperikanan | April 26, 2012

Tiga Kunci Pembangunan Perikanan

Tiga Kunci Pembangunan Perikanan

OLEH ARIF SUJOKO

 

Tidak ada kesimpulan resmi ataupun rumusan yang dibuat dalam Temu Usaha Ikan Hias di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 7 April 2012 di Hotel Narita. Oleh karena itu saya berusaha menangkap sedikitnya tiga hal yang sempat berkembang dalam forum tersebut sebagai kristalisasi dari semua yang disampaikan oleh pemateri. Tiga hal tersebut saya pilih karena memiliki dimensi operasional yang luas untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berbeda dengan kebanyakan peserta dan sebagian media masa yang mungkin lebih terhibur dengan informasi mengenai potensi ikan hias di Tulungagung yang berpeluang menjadi nomor dua setelah China, saya lebih yang sangat strategis agar potensi tersebut segera berubah menjadi kenyataan. Hal ini sekaligus untuk menyadarkan kita bahwa sebuah potensi besar tidak akan member manfaat apapun hingga potensi tersebut dirubah menjadi kenyataan.

Tiga hal yang saya maksudkan sebagai kunci pembangunan di atas adalah statistik yang benar, kelembagaan kelompok yang kuat dan pengentasan kemiskinan melalui layanan pendidikan. Tiga hal ini merupakan jawaban atas banyak sekali masalah dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang penyelesaiannya merupakan jembatan penghubung antara potensi dengan kenyataan.

Statistik

Dua pembicara utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan akan pentingnya statistik ikan hias yang benar. Statistik seperti ini sangat langka dalam perikanan, sehingga untuk ikan hias Indonesia banyak sekali menggunakan statistik dari lembaga-lembaga internasional bukan statistik yang dihasilkan oleh lembaga nasional.

Tanpa statistik yang benar, perencanaan pembangunan akan kehilangan arah sebab tidak didukung gambaran kuantitatif tentang kondisi suatu daerah. Demikian juga evaluasi pembangunan menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama ini, kelompok yang sudah mapan atau kelompok terbawah dalam struktur ekonomi. Hal-hal tersebut hanya bisa diketahui dengan dukungan statistik yang benar.

Sulitnya mendapatkan statistik perikanan yang benar bisa jadi disebabkan banyaknya pendapat bahwa statistik adalah ‘barang’ yang kurang penting –untuk mengatakan tidak berguna- sehingga statistik perikanan tidak didasarkan pada survai yang valid tetapi lebih ke arah ‘statistik administratif’, yaitu statistik yang dikerjakan di atas meja dengan mengandalkan asumsi semata.

Karena statistik administratif tersebut relatif mudah dan tidak memerlukan biaya, para pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan –dalam waktu yang lama- tidak memberikan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk perstatistikan. Akhirnya, ketika paradigma statistik pembangunan sudah berubah kea rah statistik ilmiah, dukungan sumber daya secara sadar maupun tidak sadar belum kunjung disediakan. Padahal, pada masa reformasi birokrasi, tidak akan ada tempat untuk statistik administratif karena statistik yang dibutuhkan adalah statistik berdasarkan survai yang valid.

Kelompok

Salah satu hambatan pembangunan kelautan dan perikanan adalah rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan) dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya, baik pelaku di hulu yang menyediakan sarana prasarana produksi, maupun pelaku di hilir yang membeli produk ikan. Hal ini disebabkan pelaku usaha perikanan tersebut adalah unit-unit kecil yang terpisah satu sama lain dan langsung berhadapan dengan pelaku usaha padat modal.

Akibatnya, nelayan dan pembudidaya ikan tidak mampu mendapatkan imbalan ekonomi yang adil dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan perilaku ekonomi pelaku usaha perikanan dalam kelompok pembudidaya ikan/ nelayan yang selanjutnya akan berperan sebagai penjual tunggal (single seller) produk ikan di suatu kawasan. Penjual tunggal inilah yang berhadapan secara langsung dengan pedagang sehingga posisi tawarnya bisa relatif berimbang.

Selain berperan sebagai penjual tunggal, kelompok yang terbentuk juga perlu menerapkan manajemen modern untuk mengatur produksi semua anggotanya pada tingkat optimal, yaitu tingkatan produksi yang dapat menghasilkan pendapatan terbesar. Lebih lanjut dengan kelompok yang kuat, pembudidaya ikan dapat mulai melakukan integrasi vertikal, yaitu sebagai pemilik saham dari usaha-usaha di hulu dan di hilir.

Kepemilikan saham seperti ini sangat penting, mengingat hanya dengan usaha di tingkat primer keuntungan maksimal sulit di dapatkan. Justru di sektor hulu dan hilir ini perputaran bisnis lebih besar demikian juga potensi meraih keuntungan.

Tetapi, kapankah kelompok seperti itu dapat kita wujudkan? Cepat atau lambat semuanya kembali kepada kesungguhan seluruh pemangku kepentingan di bawah komando Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dalam hal ini DKP dituntut tidak hanya terpaku pada pembentukan kelompok saja tetapi harus lebih mengutamakan kualitas kelompok tersebut. Kelompok-kelompok yang terbentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administratif agar dapat mengakses suatu program tidak akan bisa menjadi tulang punggung pembangunan kelautan dan perikanan, justru kelompok administratif tersebut bisa membelokkan proses pembangunan ke arah yang anti pembangunan.

Pendidikan

Salah satu pekerjaan berat dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat kelautan dan perikanan yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Saat ini kebanyakan program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana produksi usaha perikanan, tetapi model ini terkadang bersifat sesaat sehingga tidak berjalan kesinambungan.

Salah satu cara untuk menutupi kekurangan strategi pemberian bantuan adalah memutus kemiskinan melalui layanan pendidikan perikanan. Anak yang berada di tengah keluarga perikanan yang miskin diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan perikanan melalui beasiswa yang disediakan pemerintah. Program ini tidak harus tingkat sarjana tetapi bisa tingkat diploma atau bahkan sekolah kejuruan, tergantung kondisi lingkungan perikanan yang akan dikembangkan. Sehingga setelah kembali kepada keluarganya, para anak muda tersebut telah memiliki ilmu pengetahuan untuk menjalankan usaha perikanan.

Contoh sukses transformasi usaha perikanan dari sekedar mengandalkan pengalaman praktis menjadi usaha berbasis pengetahuan ditunjukkan China dalampengembangan perikanan budidaya. Pada tahun 1949, produksi perikanan budidaya China mencapai angka 20.000 ton. Jumlah ini setara dengan produksi perikanan budidaya Indonesia pada tahun yang sama. Tetapi, pada tahun 2004 China berhasil memproduksi  36,6 juta ton sedangkan Indonesia hanya 1,4 juta ton. Perbandingan ini seharusnya menjadi sebuah renungan bersama, dimana potensi yang sangat besar sekalipun tidak akan memberikan manfaat optimal kalau tidak dikelola dengan praktik yang didasarkan ilmu pengetahuan.

Bagaimana pendapat Anda?

Arif Sujoko

Pemerhati Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Sumber: Surat kabar KORAN edisi 11/ 19-31 April 2012


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: