Oleh: opiniperikanan | Desember 13, 2012

PUMP: Bantuan Sosial yang Mengundang Penyalahgunaan

PUMP: Bantuan Sosial yang Mengundang Penyalahgunaan

OLEH ARIF SUJOKO

 

 

Seiring dengan bergulirnya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berbagai permasalahanpun satu persatu mulai muncul ke permukaan. Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) misalnya, mengungkapkan potensi ketidaktepatan kelompok nelayan penerima PUMP perikanan tangkap hingga 40% dari total anggaran yang mencapai Rp. 370 milyar. Salah satu penyebabnya diduga adalah campur tangan anggota DPR dalam penentuan kelompok penerima. (kiara.or.id)

Dalam kerangka pembangunan kelautan dan perikanan, PUMP merupakan komponen dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP). Walaupun menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, tetapi tujuan dari PNPM Mandiri KP bukan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan secara langsung. Justru PNPM Mandiri KP bertujuan meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan. Padahal, tanpa menyebutkan siapa masyarakat yang harus ditingkatkan kesejahteraannya, kebijakan ini membuka peluang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan meskipun sebenarnya mereka jauh dari garis kemiskinan.

PUMP sendiri menyedot 87% anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri KP Tahun 2012 yang besarnya hingga Rp. 783,85 milyar sebagaimana data yang dilansir Sekretariat Jenderal KKP. Dana PUMP dalam bentuk uang tunai selanjutnya didistribusikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Akan tetapi sebagaimana disinggung di atas, dengan tidak adanya persyaratan bahwa calon penerima adalah masyarakat miskin atau hampir miskin, bantuan PUMP sangat mungkin mengalir kepada masyarakat yang sudah mapan.

Terlebih lagi karena alasan aspirasi, anggota DPR merasa berhak mengusulkan kelompok usaha kelautan dan perikana sebagai calon penerima. Padahal, kemampuan untuk mengakses sumber kuasa politik seperti DPR ini biasanya hanya dimiliki oleh “elit ekonomi”, bukan masyarakat miskin.  Akibatnya, PUMP bukan hanya menjauh dari konsep penanggulangan kemiskinan, bahkan dengan mengalirnya BLM PUMP kepada kelompok mapan dapat mengakibatkan terjadinya suatu kondisi yang oleh Michael P. Todaro disebut sebagai anti pembangunan, yaitu kondisi semakin melebarnya jurang kemiskinan justru akibat suatu tindakan dalam pembangunan yang mengalirkan sumber kesejahteraan kepada golongan yang sudah mapan.

Sebenarnya, munculnya potensi penyalahgunaan PUMP ini seharusnya dapat dikenali sejak tahap penyusunan kebijakan. Kalaupun tidak mengatakan bahwa kebijakan ini memang dirancang untuk dapat disalahgunakan, setidaknya konsep PUMP ini secara teoritis sudah salah dari awalnya, terlebih lagi pelaksanaanya.

Kesalahan yang kemudian mengundang penyalahgunaan ini bermula ketika KKP meniadakan syarat “mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum” bagi  penerima PUMP sebagaimana syarat peneima bantuan sosial lainnya. Selain itu, tidak satupun tujuan dari PUMP bersuaian dengan tujuan penganggaran bantuan sosial di sebuah kementerian negara sebagaimana mestinya.

Padahal, anggaran PUMP yang sejumlah Rp. 679 milyar tersebut semuanya termasuk dalam kelompok belanja bantuan sosial. Konsekuensinya, segala bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PUMP harus tunduk kepada ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi belanja bantuan sosial.

Dalam hal persyaratan penerima bantuan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Buletin Teknis Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Persyaratan serupa dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/ PMK.05/ 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga, khususnya Pasal 4 ayat 4. PMK inilah yang menjadi payung dan panduan bagi kebijakan penganggaran PUMP di KKP.

Demikian juga tujuan belanja bantuan sosial, ketentuan akuntansi pemerintahan sebagaimana di atas menyepakati bahwa tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial hanya untuk: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Sebaliknya, tidak satupun dari tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial tersebut yang menjadi tujuan resmi PUMP, baik yang tercantum dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri KP maupun Petunjuk Teknis PUMP. Kalaupun dipaksakan keserupaannya, tujuan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara sekilas cocok dengan tujuan PUMP.

Tetapi, pemaksaan tersebut juga tidak relevan karena penganggaran bantuan sosial, baik pemberdayaan sosial maupun penanggulangan kemiskinan, semuanya hanya dimaksudkan untuk masyarakat “rentan risiko sosial” sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal tipe masyarakat seperti ini tidak menjadi standar seleksi penerima PUMP.

Tidak dicantumkannya syarat penerima PUMP harus berasal dari kelompok masyarakat “rentan risiko sosial” sebagaimana ketentuan anggaran belanja bantuan sosial inilah yang menjadi pembuka potensi penyalahgunaan PUMP. Akibatnya, setiap masyarakat kelautan dan perikanan, asalkan bukan perangkat desa, PNS, TNI/ Polri, bisa saja menjadi penerima BLM PUMP, termasuk mereka yang sudah hidup mapan. Memang khusus PUMP Perikanan Budidaya mensyaratkan penduduk yang tidak mampu dan belum mempunyai penghasilan tetap, akan tetapi syarat ini juga menjadi sedikit kurang relevan karena hanya dibuktikan dengan KTP atau identitas lain dan alamat yang jelas.

Hal ini pula yang saya maksud dengan kesalahan konsep PUMP sejak dari awal. Kalau akhirnya banyak anggota kelompok usaha kelautan dan perikanan yang sudah mapan secara ekonomi menjadi penerima PUMP, maka sesuai ketentuan yang dikeluarkan KKP, hal tersebut adalah sah-sah saja, baik kelompok tersebut direkomendasikan atau tidak oleh anggota DPR.

Tetapi, dengan mengenali bahwa PUMP adalah belanja bantuan sosial, penerima PUMP yang bukan “kelompok rentan risiko sosial” tentu tidak bisa dibenarkan, walaupun dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terlebih lagi ketika kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa keinginan meningkatkan kesejahteraan bukan hanya monopoli kaum miskin, masyarakat dari golongan terkaya juga masih ingin meningkat kesejahteraannya.

Apabila uraian di atas semua benar adaya, sebagai bahan refleksi ke depan, penganggaran PUMP di tahun 2013 hendaknya dikembalikan kepada substansi belanja bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Tanpa kembali ke konsep yang benar tersebut, BLM PUMP yang mengalir dalam bentuk uang tunai ini akan terus menjadi rebutan berbagai kepentingan yang bisa jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penanggulangan kemiskinan maupun pembangunan kelautan dan perikanan.

Bagaimana pendapat Anda?

 

ARIF SUJOKO

Pemerhati Kebijakan Kelautan dan Perikanan


Responses

  1. setuju pak…di tempat saya PUMP itu jadi bancakaan. bancakan dinas, aspirator, desa krn mudahnya dalam membuat LPJ bodong.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: