Oleh: opiniperikanan | Januari 3, 2013

Penurunan Kontribusi Perikanan dalam Perekonomian

Penurunan Kontribusi Perikanan dalam Perekonomian

OLEH ARIF SUJOKO

 

Kalau kita mengamati kontribusi subsektor perikanan dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung, maka kita akan mendapatkan angka relatif yang semakin menurun dalam 5 tahun terakhir.

PDRB sendiri merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah  tertentu dalam waktu tertentu. Seperti halnya produk domestik bruto (PDB) sebagai salah satu indikator perekonomian nasional, PDRB merupakan ukuran tentang output keseluruhan perekonomian suatu wilayah, mulai dari panen petani, ikan yang ditangkap nelayan, hingga jasa rumah sakit dan dokter praktik. Oleh karena itu, dengan mengadopsi pernyataan John Gertner, PDRB merupakan angka yang memadatkan luasnya perekonomian wilayah ke dalam satu angka tunggal.

Sesuai dengan metodologi pengukurannya, PDRB dapat memberikan gambaran taraf aktivitas perekonomian suatu wilayah sehingga dapat diketahui apakah perekonomian wilayah tersebut sedang lesu atau bergairah. Berkaitan dengan subsektor perikanan yang kontribusinya dalam pembentukan PDRB terus mengecil. Hal ini bukan petunjuk bahwa subsektor perikanan yang meliputi kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, pengeringan ikan dan penggaraman ikan tidak mengalami peningkatan PDRB sektoral. Kondisi ini juga tidak berarti bahwa subsektor perikanan tidak mengalami kenaikan produksi. Tetapi, mengecilnya kontribusi tersebut disebabkan kemampuan pertumbuhan ekonomi subsektor perikanan masih kalah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata subsektor perikanan hanya tumbuh 4,3%. Angka ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi, yaitu 6,2%.

Semakin mengecilnya peran subsektor perikanan dalam perekonomian suatu daerah sebenarnya bukan hanya dialami oleh Kabupaten Tulungagung. Dalam ruang yang lebih luas, hampir di semua negara dalam pembangunannya mengalami pergeseran struktural yang ditandai dengan mengecilnya peran sektor pertanian (di dalamnya termasuk subsektor perikanan) dan membesarnya peran sektor lain dalam perekonomian.

Ahmad T. Birowo dalam salah satu penelitiannya menyatakan bahwa transformasi struktural seperti di atas dikarenakan oleh 3 faktor, yaitu adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang/ jasa, tetapi permintaan hasil pertanian tidak setinggi permintaan hasil industri dan jasa, pengolahan sederhana dalam sektor pertanian beralih menjadi pengolahan oleh sektor industri, dan kurang dinamisnya sektor pertanian dalam menanggapi perubahan pasar.

Walaupun transformasi struktural sudah menjadi gejala umum pembangunan, kita harus tetap waspada ketika menyusutnya peran subsektor perikanan tersebut ternyata tidak diikuti oleh mengecilnya masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dari subsektor ini sehingga “kue pembangunan yang kecil” terpaksa harus dibagi kepada banyak orang.

Sebenarnya, dengan melihat potensi perikanan Kabupaten Tulungagung,  masih terbuka peluang untuk memperbaiki kontribusi subsektor perikanan dalam perekonomian. Kalaupun belum mampu meningkatkan peran subsektor perikanan dalam perekonomian, setidaknya dengan berbagai kebijakan pemerintah dapat mencegah terhadinya penurunan kontribusi tersebut.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan produktivitas subsektor perikanan dengan laju yang lebih tinggi dari laju peningkatan sebagian sektor lainnya. Kebijakan untuk meningkatkan PDRB subsektor perikanan dengan laju yang tinggi tersebut dapat ditempuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek penyusun PDRB.

PDRB subsektor perikanan dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah bruto (NTB), yaitu skema perhitungan yang merupakan pengurangan dari nilai output dengan biaya antaranya. Sedangkan nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara volume produksi dengan harganya dan biaya antara merupakan nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi output. Oleh karena itu, peningkatan PDRB dapat terjadi apabila output meningkat dan atau biaya antara menurun.

Dengan tujuan untuk meningkatkan laju PDRB subsektor perikanan di atas subsektor lainnya, pemerintah tidak boleh lagi sebatas menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berbasis input, tetapi semua kegiatan pembangunan harus memiliki outcome, baik yang meningkatkan volume produksi, meningkatkan harga jual produk perikanan, maupun menurunkan volume input produksi dan harga belinya. Tanpa kemampuan mengendalikan ketiga hal tersebut, sebanyak apapun kegiatan yang dilaksanakan atau sesemarak apapun pelaksanaan kegiatannya tidak akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB subsektor perikanan.

Walaupun bukan pekerjaan mudah, peningkatan produksi dalam kegiatan budidaya ikan jauh lebih mungkin diusahakan daripada peningkatan produksi perikanan tangkap. Dalam menyusun program pembangunan perikanan budidaya, pemerintah hendaknya menyelenggarakan kegiatan yang dapat merangsang masyarakat untuk menjadi pembudidaya pemula dan memberikan berbagai intensif untuk perluasan usaha. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat transfer teknologi budidaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya sekaligus menurunkan kebutuhan input produksinya. Pemerintah seharusnya juga berupaya untuk menurunkan biaya pakan yang mencapai 70% dari biaya produksi, demikian juga dengan biaya benih ikan. Revitalisasi Balai Benih Ikan mungkin menjadi solusi untuk mengurangi besarnya biaya untuk mendapatkan benih ikan.

Sedangkan program pembangunan perikanan tangkap, upaya peningkatan produksi memerlukan armada kapal perikanan dengan tonase besar sehingga mampu menjangkau perairan laut dalam. Dengan armada kapal perikanan yang didominasi skala kecil seperti saat ini, peningkatan hasil tangkap sulit dilakukan mengingat armada kapal perikanan yang ada hanya mampu beroperasi di wilayah perairan pantai. Padahal di wilayah ini sumber daya ikan relatif lebih terbatas daripada di laut dalam. Selain itu, berbagai pengaturan yang memungkinkan rendahnya biaya operasional penangkapan ikan diharapkan juga menjadi fokus prioritas pembangunan perikanan tangkap.

Di samping dua kebijakan tersebut, pemerintah juga perlu mengatur tata niaga sehingga nelayan/ pembudidaya ikan dapat memperoleh harga jual ikan yang relatif baik. Inisiasi untuk membentuk satu organisasi nelayan atau pembudidaya ikan yang kuat sehingga mampu meningkatkan bargaining position, baik ketika menjual ikan maupun membeli kebutuhan operasional produksi, layak untuk dilaksanakan.

Terlepas dari tingginya niat untuk meningkatkan PDRB subsektor perikanan, sekali lagi pemerintah harus mengenali bahwa besarnya PDRB tidak selalu identik dengan kesejahteraan nelayan/ pembudidaya ikan. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan PDRB perlu didesain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lapisan bawah sehingga dapat terwujud dua tujuan pembangunan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan.

Bagaimana pendapat Anda?


Responses

  1. kabeh solusimu terbentur karo pembuat kebijakan kah??????

    • bukan terbentur, hanya belum nyambung…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: