Oleh: opiniperikanan | Juni 20, 2013

Kelautan dan Perikanan: Menentukan Program Prioritas dalam RPJMD

Kelautan dan Perikanan: Menentukan Program Prioritas dalam RPJMD

OLEH: ARIF SUJOKO

 

Tahun 2013 adalah tahun terakhir berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013. Hal ini juga berarti bahwa Kabupaten Tulungagung harus segera menyusun RPJMD baru, yaitu RPJMD Tahun 2014-2018.

Kalau kita cermati draft RPJMD yang tengah disiapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda), maka kita akan mengetahui tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun ke depan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya, sekaligus kita akan mengenali program-program prioritas agar indikator tersebut dapat diwujudkan. Karena itu, harus ada hubungan logis antara indikator kinerja yang akan diukur dengan program prioritas untuk mewujudkan indikator tersebut.

Terdapat 8 indikator makro pembangunan yang berusaha diwujudkan melalui program-program prioritas di berbagai urusan. Urusan kelautan dan perikanan yang biasanya dikelompokkan dalam bidang ekonomi tentu saja juga menggunakan pendekatan indikator pembangunan berupa ukuran ekonomi yang dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu, akan lebih tepat apabila program prioritas dalam urusan kelautan dan perikanan adalah program yang paling signifikan dalam pembentukan PDRB.

PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. PDRB biasanya memberikan gambaran taraf aktivitas perekonomian suatu wilayah sehingga bisa diketahui apakah perekonomian dalam daerah tersebut sedang lesu atau bergairah.

Dalam perhitungan PDRB, perikanan menjadi salah satu subsektor dalam sektor pertanian. PDRB subsektor perikanan dihitung dengan menggunakan nilai tambah bruto (NTB). Perhitungan PDRB subsektor perikanan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten. Dalam perhitungan tersebut, NTB hanya dihitung dari 3 jenis kegiatan, yaitu budidaya ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan ikan secara sederhana (pengeringan dan penggaraman).

Dari uraian di atas, kita akan mencoba mendiskusikan apakah program prioritas yang tercantum dalam draft RPJMD 2014-2018 sudah sesuai dengan indikator PDRB atau belum sesuai. Dalam draft RPJMD, urusan kelautan dan perikanan memiliki 2 program prioritas. Pertama, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dan yang kedua adalah Program Peningkatan Mutu  dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

Saya tidak tahu persis mengapa untuk urusan kelautan dan perikanan hanya ada 2 program dalam RPJMD, padahal urusan lain, misalnya lingkungan hidup mencantumkan hingga 5 program. Seharusnya banyak sedikitnya jumlah program tersebut didasarkan pada perbandingan relatif antar program ditinjau dari posisi strategisnya dalam pembangunan. Kalau prinsip ini digunakan, maka pemilihan program prioritas dalam satu urusan juga perlu pertimbangan rasional, khususnya hubungan “langsung” antara program yang dipilih dengan indikator pembangunan yang hendak diukur.

Dalam draft RPJMD 2014-2018 tidak terdapat penjelasan lebih rinci dari program prioritas. Karena itu, kita hanya bisa mengembangkan tafsiran logis dari nomenklatur program untuk kemudian memberikan analisis kesesuaiannya dengan indikator terkait.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya ,misalnya, secara langsung memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB subsektor perikanan. Program ini bisa berisi upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan budidaya ikan yang semuanya merupakan sumber untuk meningkatkan NTB dalam perhitungan PDRB.

Dengan demikian, Program Pengembangan Perikanan Budidaya sangat layak menjadi program prioritas dalam RPJMD 2014-2018. Lantas, bagaimana dengan Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan? Secara nomenklatur, program kedua ini memang menarik. Selama ini, program yang serupa seringkali dititik beratkan pada penciptaan berbagai jenis pengolahan hasil perikanan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penganekaragaman produk olahan hasil perikanan adalah kegiatan yang baik, tetapi apakah kegiatan dalam Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan ini secara otomatis juga mendukung pencapaian indikator PDRB subsektor perikanan? Jawabannya belum tentu, bahkan bisa jadi tidak mendukung secara langsung pembentukan PDRB subsektor perikanan.

Bahkan misalnya ada 1001 macam olahan modern produk hasil perikanan, sangat mungkin pengaruhnya pada PDRB subsektor perikanan tidak signifikan. Hal ini disebabkan, dalam perhitungan PDRB subsektor perikanan kegiatan ekonomi pengolahan hasil perikanan yang dihitung adalah pengolahan sederhana, sekedar penggaraman dan pengeringan ikan.

Karena itu pula, pembentukan PDRB subsektor perikanan selalu didominasi oleh kegiatan ekonomi di sektor hulu, baik budidaya maupun penangkapan ikan. Oleh sebab itu, perikanan tangkap juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan PDRB suksektor perikanan.

Hal tersebut juga mengindikasikan program prioritas, kalau memang perikanan hanya memiliki 2 program saja dalam RPJMD 2014-2018, maka program prioritas kedua seharusnya adalah program prioritas terkait kegiatan penangkapan ikan. Dalam hal ini, nomenklatur programnya bisa dituliskan sebagai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pemilihan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dibanding dengan Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan tidak hanya didukung kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam penangkapan ikan lebih memiliki pengaruh dalam pembentukan PDRB subsektor perikanan, program ini juga memiliki kontribusi untuk mewujudkan indikator makro lainnya, yaitu pengurangan tingkat kemiskinan.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kantung kemiskinan di Indonesia, bahkan seringkali mereka adalah kelompok termiskin dari masyarakat miskin. Dari dua pertimbangan ini, tidak ada alasan untuk tidak mencantumkan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam RPJMD 2024-2018.

Sebagai penutup, sekali lagi saya tegaskan bahwa Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan  adalah program yang penting, tetapi dalam konteks pencapaian indikator PDRB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap masih jauh lebih penting. Penegasan ini perlu agar tidak ada salah persepsi terhadap pendapat saya, karena sebagaimana perkataan bijak, “Banyak orang menyalahkan suatu pendapat bukan karena pendapat itu salah, tetapi karena kesalahan orang tersebut dalam memahaminya”.

Bagaimana pendapat Anda?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: