Oleh: opiniperikanan | September 26, 2013

Revitalisasi Supervisi untuk Memperbaiki Statistik Perikanan Budidaya

Revitalisasi Supervisi untuk Memperbaiki Statistik Perikanan Budidaya

OLEH: ARIF SUJOKO

 

 

Setiap kali membaca statistik produksi perikanan budidaya, perasaan saya langsung terbelah dua. Di satu sisi, saya merasa optimis akan keberhasilan pembangunan perikanan budidaya yang mana perasaan ini muncul ketika saya melihat tidak hanya volume produksi saja yang semakin besar, tetapi juga pertumbuhan tahunannya sangat mencengangkan.

Namun, di lain sisi saya juga merasa pesimis, bukan pesimis bahwa pembangunan perikanan budidaya kita gagal meningkatkan produksi, hanya saja saya skeptis bahwa angka produksi dalam statistik tersebut adalah angka yang ‘benar’ dan dapat dipercaya. Secara teoritis, statistik produksi perikanan budidaya adalah kompilasi data statistik tingkat provinsi. Provinsi sendiri mendapatkan angka tersebut setelah merekapitulasi angka produksi dari kabupaten. Sedangkan kabupaten memperoleh angka produksi dari suatu survai.

Kalau lahan perikanan budidaya di Indonesia ini hanya seluas 3 ha saja dan itupun terkonsentrasi dalam satu lokasi, tentu jalan panjang data produksi tersebut tidak lagi diperlukan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dapat dengan mudah melakukan pengawasan langsung atas segala sesuatu yang terjadi dalam kegiatan budidaya, termasuk memastikan bahwa produksi yang tercatat adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Namun, kita dikaruniai lahan budidaya yang begitu luas dan tersebar di seantero nusantara. Karena itu pula, pencatatan produksi tidak mampu secara langsung dilakukan DJPB sehingga harus melimpahkan wewenangnya kepada dinas perikanan provinsi dan kabupaten/ kota.

Masalahnya, bagaimana DJPB dapat meyakini bahwa data produksi yang tidak secara langsung dalam pengamatannya tersebut adalah benar dan dapat dipercaya? Bagaimana seandainya data yang dilaporkan oleh DKP provinsi dan kabupaten/ kota adalah data yang tidak benar?

Potensi kesalahan seperti ini sangat terbuka lebar, terutama ketika data produksi tidak hanya diposisikan untuk mengevaluasi keberhasilan pembanggunan, tetapi juga menjadi indikator berisiko tinggi bagi kepala DKP provinsi dan kabupaten/ kota. Akibatnya, muncul konflik kepentingan atas naik turunnya angka produksi dalam statistik.

Kesalahan seperti di atas, hampir tidak mungkin dihilangkan. Tindakan rasional biasanya sebatas menekan terjadinya kesalahan seperti di atas pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. Untuk keperluan tersebut, sebenarnya DJPB dapat menerapkan suatu sistem pengendalian internal (SPI).

SPI menjadi bahasan tersendiri dalam audit perusahaan maupun pemerintahan. Dalam sebuah organisasi besar yang kental dengan pelimpahan tugas dan kewenangan, SPI dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan bahwa apa yang dilaporkan oleh bawahannya adalah sesuatu yang benar dan dapat dipercaya.

Sedikitnya ada 3 persyaratan yang harus ada dalam SPI yang baik, yaitu: prosedur yang baik dan harus dijalankan, pelaksana yang kompeten dan berintegritas, serta pemisahan tugas yang dapat mencegah konflik kepentingan.

Prosedur yang baik sebenarnya sudah dimiliki oleh DJPB dan tercakup dalam metode survai perikanan budidaya, termasuk panduan sampling design yang sudah memadai, walaupun dalam penerapannya sampling design yang homogen sebagai suatu ‘standar nasional’ masih mungkin untuk dievalusai terutama ketika terjadi perbedaan kemampuan penyediaan tenaga, waktu dan biaya antara satu kabupaten dengan lainnya. Pembagian tugas juga sudah dipisahkan antara DJPB, DKP provinsi, DKP kabupaten/ kota, maupun petugas pencacah.

Tetapi, dengan semua itu, SPI statistik produksi perikanan budidaya masih belum memberikan keyakinan yang memadai. Sebabnya adalah pelaksanaan dari prosedur dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Salah satu kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan prosedur adalah tidak berjalannya tugas supervisi dengan baik dan hanya mengandalkan kegiatan validasi. Pada sebagian kasus, kegiatan validasi di tingkat provinsi hanya dilakukan dengan cara mencocokkan data yang sudah dikirim ke DKP provinsi dengan data terakhir yang dibawa oleh DKP kabupaten/ kota.

Cara seperti ini hanya mampu meyakinkan tidak terjadinya salah tulis dan atau merespon adanya data perbaikan. Lebih dari itu, validasi tidak mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dilaporkan tersebut dihasilkan melalui suatu prosedur survai yang memenuhi kaidah statistika. Karena bisa saja, data yang dilaporkan adalah data hasil perhitungan di atas meja dengan menggunakan beberapa asumsi saja, bukan data yang benar-benar diperoleh dari kejadian nyata.

Karena itu, DKP provinsi harus melakukan supervisi ke DKP Kabupaten, untuk memastikan bahwa semua prosedur pengambilan dan pengolahan data dilakukan dengan benar. Kalaupun tidak mampu memeriksa semua DKP kabupaten/ kota, DKP provinsi dapat memprioritaskan supervisi pada beberapa kabupaten/ kota yang memiliki volume produksi relatif besar sebagai penerapan prinsip materialitas.

Sebagai bukti supervisi ini, DKP Provinsi membubuhkan paraf dan pernyataan akan kesesuaian prosedur survai pada dokumen pengambilan dan pengolahan data yang disimpan DKP kabupaten/ kota. Walaupun terkesan sepele, pembubuhan paraf pada dokumen tersebut penting, terutama ketika DJPB melakukan supervisi ke DKP provinsi dan harus melakukan sampling hingga ke kabupaten/ kota untuk memastikan bahwa supervisi yang dilaksanakan DKP provinsi telah dilaksanakan dengan baik.

Revitalisasi supervisi inilah yang  semestinya menjadi langkah awal pembenahan statistik perikanan budidaya. Tanpa melakukan supervisi yang baik, selamanya kita hanya akan bangga bahwa produksi perikanan budidaya terus naik dengan hebatnya, tetapi pada saat bersamaan kita tidak akan mampu meyakini bahwa angka produksi perikanan budidaya tersebut adalah angka yang benar dan dapat dipercaya.

Terlebih lagi ketika kelemahan kelembagaan menyebabkan bangsa ini tidak berani menghadapi kenyataan sehingga dalam melihat segala sesuatu tidak sebagaimana faktanya, tetapi lebih seperti yang diharapkan saja.

Padahal tidak ada alasan untuk takut dengan penerapan metode statistika yang benar akan menurunkan angka produksi perikanan budidaya, justru dalam satu kasus yang saya alami, penerapan metode statistik malah memberikan angka produksi yang lebih tinggi dibanding angka hasil perhitungan.

Bagaimana pendapat Anda?


Responses

  1. Kalau menurut saya, sejak di DKP Kabupaten /Kota sudah seharusnya dilakukan supervisi. dimana dari DKP Kab/Kota lah data primer kita dapat langsung dari pembudidaya. Nah, apabila data dari awal saja sudah dikira-kira maka bisa dipastikan sampai atas pun akan tidak valid. Dimana hasilnya pun sudah bisa ditebak, yaitu statistik produksi perikanan budidaya yang semakin meningkat sehingga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pembinaan disektor perikanan budidaya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang seharusnya melakukan supervisi di tingkat Kab/Kota?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: