Oleh: opiniperikanan | Desember 2, 2013

Kebijakan Hibah dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan Jawa Timur

Kebijakan Hibah dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan Jawa Timur

OLEH: ARIF SUJOKO

 

Dalam peringatan hari perikanan sedunia tanggal 21 November yang baru saja berlalu, sebagian pelaku perikanan (baca: nelayan dan  pembudidaya ikan) mengangkat isu “Sejahtera itu hak”. Isu kesejahteraan tersebut merupakan cerminan betapa sulitnya kehidupan pelaku perikanan.

Kesejahteraan yang tidak kunjung datang, juga dialami oleh pelaku perikanan di Provinsi Jawa Timur, setidaknya dilihat dari perkembangan nilai tukar petani subsektor perikanan (NTPPi). Pada bulan Oktober 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis NTPPi Provinsi Jawa Timur sebesar 98,72 lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 99,65.

Rendahnya nilai NTPPi Jawa Timur ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau kita telisik data 2008-2012, maka tergambar kesejahteraan pelaku perikanan yang tidak terlalu menggembirakan, nilai rata-rata NTPPi hanya 101,17. Bahkan, dalam periode tersebut, NTPPi memiliki kecenderungan menurun.

Dalam lingkup kewilayahan, selama tahun 2012, NTPPi Provinsi Jawa Timur setiap bulan hampir selalu pada peringkat terbawah di antara 5 provinsi di pulau Jawa. Tentu kondisi seperti ini sangat bertolak belakang dengan capaian produksi perikanan Provinsi Jawa Timur yang relatif besar di tingkat nasional.

NTPPi merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima pelaku perikanan dengan dan indeks harga yang mereka bayarkan, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. NTPPi berfungsi sebagai indikator daya beli nelayan/ pembudidaya ikan, dimana tingginya daya beli seringkali digunakan sebagai ukuran kesejahteraan. NTPPi yang lebih besar dari 100 memiliki arti bahwa daya beli riil produk perikanan lebih tinggi dibanding daya beli riil pada tahun dasar.

Barangkali karena NTPPi tidak kunjung membaik, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten yang menjadi lokasi sampling –setelah berkoordinasi dengan BPS- berkomitmen untuk meningkatkan NTPPi dengan cara mengarahkan kegiatan-kegiatan ke kecamatan terkait.

Dalam hal ini, kita harus mengapresiasi BPS yang tidak mau menunjukkan sampel rumah tangganya kepada pemerintah dan hanya memberikan informasi lokasi survai saja. Kalau BPS membuka sampel rumah tangga, sudah tentu NTPPi akan menjadi data yang bias, karena bisa jadi rumah tangga terpilih akan mendapatkan perlakuan yang “tidak normal” dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan NTPPi.

Karena hanya mengetahui lokasi sampel, kebijakan yang diambil pemerintah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi diduga tidak efektif dalam meningkatkan NTPPi. Sebagai contoh kasus, di subsektor perikanan budidaya yang indeks harga diterima pembudidayanya mengalami penurunan pada Oktober 2013, pemerintah telah membagikan 3 buah mesin pembuat pakan ikan kepada 3 pembudidaya di salah satu kecamatan yang menjadi lokasi survai BPS dengan harapan dapat meningkatkan NTPPi di lokasi tersebut.

Sayangnya, harapan pemerintah ini tidak didasari dengan pemahaman yang baik akan prosedur survai BPS. Bantuan kepada 3 orang pembudidaya -seandainya berjalan ideal- hanya akan dinikmati 0,17% dari seluruh pembudidaya yang ada di kecamatan sampel. Persentase yang rendah ini juga menjadi petunjuk bahwa peluang mereka untuk terpilih menjadi sampel dalam survai BPS juga sama kecilnya.

Hal ini memiliki konsekuensi, jika 3 penerima bantuan mesin pakan tersebut tidak terpilih sebagai sampel BPS, maka pengaruh bantuan mesin pakan terhadap pembentukan NTPPi juga tidak ada. Bahkan, andai kata pembudidaya yang sama diberi setumpuk bantuan lainnya, nilai NTPPi juga tidak akan terpengaruh olehnya.

Selain faktor kecilnya persentase penerima bantuan secara relatif terhadap populasi pembudidaya ikan, kebijakan yang dipilih pemerintah dengan memberikan bantuan sarana prasarana produksi bukanlah kebijakan yang memiliki leverage (daya ungkit) kewilayahan. Model kebijakan tersebut hanya bermanfaat secara personal yang dampaknya sebatas dirasakan penerima saja.

Seharusnya pemerintah memilih kebijakan yang bernuansa kewilayahan sehingga manfaat suatu kegiatan dari pemerintah tidak hanya diterima oleh segelintir pembudidaya, tetapi semua pembudidaya dalam wilayah tersebut secara umum merasakan manfaatnya. Dengan demikian, ketika sampling dilakukan, siapapun sampelnya hasilnya akan relatif sama.

Sebagai contoh kebijakan yang tepat, misalnya, untuk meningkatkan harga jual produk perikanan yang cenderung melemah, pemerintah perlu memfasilitasi pembudidaya ikan agar bersatu membentuk organisasi yang bersifat single seller sekaligus menciptakan pasar lelang. Cara seperti ini dapat menghindarkan pedagang bertransaksi secara langsung dengan pembudidaya ikan di lahan budidaya sekaligus meningkatkan posisi tawar pembudidaya ikan dalam rantai tata niaga.

Dampak positif dengan terciptanya pasar lelang, juga tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi semua pembudidaya dalam kawasan tersebut akan menikmati harga jual yang relatif adil karena posisinya tidak lagi sebagai penerima harga (price taker)

Di luar tindakan tersebut, pemerintah juga tidak boleh bersikap sektoral, dimana seolah-olah peningkatan NTPPi hanya urusan instansi yang menangani kelautan dan perikanan. Padahal dalam perhitungan NTPPi terdapat juga komponen konsumsi rumah tangga yang pergerakan harganya di bawah kendali instansi lain. Karena itu, hanya dengan koordinasi lintas sektor, daya beli riil pelaku perikanan dapat ditingkatkan.

Sebagai contoh, dalam NTPPi Provinsi Jawa Timur Oktober 2013, biaya kesehatan, makanan jadi, dan bahan makanan adalah 3 komponen dalam konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan tertinggi, sedangkan kebijakan pengendalian harganya sudah tentu di luar kewenangan instansi yang membidangi kelautan dan perikanan.

Kalau semua paparan di atas benar adanya, maka kita harus sadar bahwa kebijakan hibah sarana produksi sebagaimana dilakukan selama ini adalah kebijakan yang tidak memiliki leverage di masyarakat, karena itu prioritas kebijakan perlu dirubah dari pemberian sarana fisik menjadi membangun sistem manajemen yang memiliki dampak kewilayahan. Terlebih lagi, dalam situasi kelemahan kelembagaan, pemberian bantuan fisik rentan diterima oleh mereka yang memiliki jalinan dengan tokoh politik dan penguasa.

Bagaimana pendapat Anda?

 

ARIF SUJOKO

Pemerhati Kebijakan Pembangunan Perikanan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: