TENTANG KAMI

Pembangunan kelautan dan perikanan mulai memperoleh posisi strategis pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pemerintahan pertama yang diproduksi oleh orde reformasi.

Sebagai bagian dari reformasi, pembangunan kelautan dan perikanan tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks tuntutan reformasi yaitu, perbaikan dan pemulihan ekonomi, demokrasi ekonomi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setelah berlalunya masa, hasil dari pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, hingga tahun 2010 ini selalu ditunjukkan dalam bentuk pencapaian statistik yang membanggakan dengan serangkaian peningkatan positif dari tahun ke tahun. Dengan angka – angka yang begitu optimis, terbangunlah keyakinan bahwa keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan sudah tidak perlu diragukan.

Keyakinan seperti di atas tidak mudah tergerus, sekalipun konstitusi teranyar, yaitu Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam konsiderannya sedikit mereduksi melalui kalimat “bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal

Dibalik keberhasilan statistik kelautan dan perikanan, hal yang jauh lebih mendasar, yaitu konsep – konsep pembangunan secara utuh yang menjadi landasan untuk menghasilkan “angka statistik” tersebut justru relatif sedikit dipublikasikan. Sehingga seolah muncul gap yang tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan kebijakan pembangunan yang dilakukan dengan tercapainya target – target dalam angka statistik kelautan dan perikanan.

Ditengah minimnya informasi terkait konsep – konsep pembangunan kelautan dan perikanan dan landasan berpijaknya, apakah ekonomi praktis atau ekonomi ideologis, blog opiniperikanan mencoba menghimpun pemikiran dan analisis yang bersifat kritis dan konstruktif. Harapannya, pemikiran pembangunan dalam opiniperikanan dapat lebih tersebar manfaatnya bagi seluruh pelaku pembangunan kelautan dan perikanan.

Karena sifatnya yang cenderung menggunakan pendekatan ilmu dan berorientasi pada nilai – nilai kejujuran serta keadilan, artikel di dalamnya hendaknya dilihat sebagai mukadimah dari dialog dan diskusi untuk mendapatkan konsep pembangunan yang lebih mendekati kebenaran. Adapun konsep ‘utuh’ akan lebih baik apabila pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan bersedia menyajikannya dalam opiniperikanan

Untuk menjamin netralitas dalam berkarya, pengelola opiniperikanan tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Opiniperikanan juga tidak memposisikan diri sebagai grup oposisi pemerintah, tetapi lebih dimaksudkan sebagai mitra kerja yang melihat suatu permasalahan pembangunan secara kritis namun tetap mempertahankan obyektifitasnya.

Karena upaya di atas tidak mungkin dilakukan secara sendirian, kami mengundang setiap komponen bangsa dan negara yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kelautan dan perikanan untuk berperan serta membagi pemikiran – pemikiran konstruktifnya melalui blog ini dengan mengirimkan opini ke opiniperikanan@gmail.com.

Responses

  1. klo saya punya usulan didaerah pesisir tu ditanami phon bakau……!!!!

    sukseskan budidaya air payau, terutama didaerah jateng dan yogyakarta.

  2. Pengembangan perikanan di indonesia apalagi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas harus dimulai dari akar, yaitu masyarakat yang berada di bawah sebagai pembudidaya. Kelompok masyarakat ini membutuhkan bantuan yang nyata dari pemerintah dalam hal pembudidayaan atau teknik dan juga pendanaan.
    SELAMA ini yang kita lihat adalah upaya pemerintah dalam memberikan bantuan misalanya pendanaan namun kenyataanya tidak sampai pada sasaran yang sebenarnya membutuhkan. kebayakan orang – orang yang lebih dekat dengan pengelola keuangan yang mendapatkan bantuan terebut…….

    sehingga timbul rasa ilfeel dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Jadi dimohon ada perbaikan sistem pengewasan dan sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam mengelola dan menyalurkan bantuan dari pemerintah.

    Pada perkuliahan yang berbasis perkanan, apalagi milik KKP haruslah benar – benar diajarkan teknik yang tidak hanya teori dalam kuliah apalagi hanya formalitas tanda tangan absen untuk mengisi kekosongan waktu kuliah. hal ini yang akan menjadikan mental pelaku dan pegawai perikanan di lingkungan pemerintah menjadi kurang. Dalam benaknya bukan beresnya pekerjaan dengan baik namun malah bagaimana menyembunyikan hal yang tidak tuntas menjadi “terlihat” tuntas. Kalau seperti ini apa yang diharapkan dari generasi yang dihasilkan.

    Perlunya lebih diberikan pendidikan mental seperti SQ pada lembaga pendidikan atau pemahaman yang lebih tentang pengenalan terhadap ALLAH (Subhanahu Wa Ta’ala – peny.) agar mental yang terbentuk bukan ketakutan kepada atasan tetapi pada sang pencipta alam sehingga potensi korupsi dan malas bekerja akan terkikis “karena setiap orang akan tertanam bahwa dengan niat yang benar apa yang dia kerjakan adalah pengabdian kepada tuhanya dan selalu dilihat Tuhan nya…”

    Program yang berjalan di masyarakat hampir semua bersifat formalitas dan tidak tepat sasaran. sehingga dibutuhkan kesungguhan dari pemerintah untuk mengawasi jalanya hal tersebut. Namun yang lebih sulit adalah jika tiap aparatur negaranya tidak memiliki kesungguhan untuk menjalankan tugasnya…sehingga hanya berorientasi selesai tanpa hasil yang ditargetkan

    Sungguh saya salah satu yang menginginkan agar perikanan Indonesia dan masyarakat kita maju dalam berkarya di perikanan namun ketika terjun dan melihat bagaimana mental SDM yang dimiliki terutama mental (bukan kemampuan) sangat kurang. Mohon rekruitmen CPNS didesain lagi agar mampu menghasilkan aparatur yang memaknai hati bukan hanya memiliki hati……

    • Untuk Sdr. Hendra Agung Kurniawan yang ingin maju dan berkarya di perikanan, kami sangat apresiasi terhadap tanggapan Saudara yang cukup menginspirasi. Sejatinya opiniperikanan memberikan konsentrasi pemikiran dalam dua bidang yaitu pembangunan perikanan (khususnya terkait ekonomi yang mensejahterakan) dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Karena dua hal ini merupakan dua sisi dari mata uang yang bernama pembangunan kelautan dan perikanan.

      Tetapi, hanya karena keterbatasan kesempatan, kontributor kami belum bisa menuliskan opini dan analisis untuk kategori Good Governance. Oleh karena itu, kami akan sangat berbahagia apabila Sdr. Hendra dan seluruh warga yang peduli dengan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berbagi konsep pembangunan maupun penciptaan good governance dalam opiniperikanan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: